BINJAI-Kodam I/ Bukit Barisan bekerjasama dengan Polda Sumatera Utara menggelar Latihan Perdana Pra Simulasi Penanganan Teror di Markas Batalyon Infanteri 100/Raider Desa Namo Sirasira Kecamatan Seibingei Kabupaten Langkat, Rabu (20/3).
Latihan secara resmi dibuka oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjend TNI Lodewijk F Paulus dengan disaksikan Kapolda Sumatera Utara Irjend Pol Wisjnu Amat Sastro, Danyon Infanteri 100/Raider Mayor Inf Sapta Feriansyah, serta segenap jajaran perwira TNI dan Polri di lingkungan Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan menjelang berlangsungnya simulasi penanganan aksi teror di Balai Kota Medan pada 6 April 2013 mendatang, diikuti sebanyak 48 personel gabungan TNI dan Polri.
Masing-masing terdiri atas 28 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 100/Raider Kodam I/Bukit Barisan dan 20 personel Polri dari Detasemen A dan B Brimobda Sumatera Utara.
Sesuai rencana, latihan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut terhitung sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2013, dimana pada Kamis (21/3) hari ini latihan serupa juga akan digelar di Markas Detasemen A Brimobda Sumatera Utara Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
Dalam keterangannya, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjend TNI Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan bagian dari sinergitas dan kerjasama antara TNI dan Polri dalam mewujudkan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Melalui latihan tersebut, beliau berharap agar kedua satuan dapat mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki guna menciptakan kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerah, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial yang dapat mengancam kekuatan pertahanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Senada dengan itu, Kapolda Sumatera Utara Irjend Pol Wisjnu Amat Sastro juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan TNI dalam mendukung stabilitas keamanan dan upaya penegakan hukum, termasuk pula antisipasi maupun pengamanan konflik dan aksi terorisme yang terjadi di daerah.
Beliau sangat menyadari, bila Polri tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari TNI maupun instansi terkait lainnya untuk menjaga kondusifitas negara kesatuan republik indonesia (NKRI-red). (ndi)
