BINJAI- Anggaran sertifikasi guru sampai saat ini belum dicairkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Binjai. Akibatnya, banyak guru yang mempertanyakan keterlambatan pembayaran tersebut, terutama kepala sekolah (Kepsek) yang dimutasi.
Untuk mengetahui lebih jauh terkait sertifikasi guru ini, wartawan Sumut Pos mencoba mencari keterangan kepada Ismail Ginting, Pelaksana Harian (Plh) Dinas P dan P Binjai. Menurut Ismail, uang sertifikasi guru belum dapat dicairkan karena rekening guru banyak yang sudah mati atau tidak aktif.
“Sebenarnya bukan ada kita tahan atau dialihkan kemana-mana. Tapi, banyak dari guru yang rekeningnya sudah mati. Sehingga, saat kita transfer uangnya membal atau tidak dapat masuk,” kilah Ismail.
Namun ketika disinggung kemungkinan rekening guru mati secara serentak, Ismail hanya mengatakan, bahwa fakta di lapangan memang seperti itu. “Saya tidak tahulah, yang jelas di lapangan kita lihat seperti itu,” kata Ismail.
Mengenai anggaran sertifikasi guru ini, sambungnya, sudah mulai dibenahi kembali. Untuk itu, dalam waktu dekat anggaran sertifikasi guru ini akan cair. “Saya tidak tahu pasti kapan pendataan ulang nomor rekening guru yang mati ini selesai dilakukan. Kalau sudah selesai, maka anggaran sertifikasi segera dicairkan,” ucapnya.
Sementara itu, ratusan Kepsek yang telah dimutasi olah Wali Kota Binjai, saat melakukan aksi demo beberapa hari lalu mencetuskan, kalau uang sertifikasi mereka belum dibayarkan. Bahkan, uang sertifikasi guru itu, belum terealisasi di bulan November dan Desember 2010.
Sementara itu di Deli Serdang, tunjangan kesejahteraan guru di lingkungan Pemkab Deli serdang hingga saat ini belum dibayar. Sejumlah guru yang bertugas di lingkungan Pemkab Deli Serdang melalui surat elekotronik yang dikirimkan ke redaksi Sumut Pos, Selasa (20/9) menyebutkan, di pemkab serta pemkot lain di Sumut sudah membayarkan tunjang APBN untuk para guru hingga triwulan kedua. Sementara di Pemkab Deli Serdang belum dibayarkan. Akibat keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut, Pemkab Deli Serdang dituding tidak pro guru. Para guru menilai, tunjangan APBN dan APBD Provsu yang dikelola Pemkab terkesan dipermainkan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Deli Serdang, Sa’adah Lubis membenarkan belum dibayarkan dana sertifikasi serta tunjangan yang bersumber APBN dan APBD Provsu.
Namun, katanya, penyebab keterlambatan itu dikarenakan belum lengkapnya pemberkasan dari Kementerian Pendidikan (dan/btr)
