MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengusaha cafe Vegas berlokasi di Jalan Ringroad, Dolok Sanggul, melaporkan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor ke Polda Sumut.
Dosmar dilaporkan terkait kasus dugaan perusakan, pencurian, perbuatan tidak menyenangkan dan bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana dalam Pasal 170, 406, 417 dan 362 KUHPidana.
Tak hanya Dosmar, Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Pemkab Humbahas dan Kapolres Humbahas turut dilaporkan. Soalnya, mereka diduga melakukan pembiaran atau pejabat yang melakukan tindak pidana.
“Bupati Humbahas diduga bertindak ala preman. Tanpa dasar yang jelas dan tanpa ada surat peringatan lebih dulu, langsung melakukan perusakan cafe Vegas. Bahkan, minuman dan rokok yang dijual di cafe, diambil paksa,” ujar kuasa hukum cafe Vegas, Hendry Badiri Siahaan, Senin (19/9) kemarin.
Masih sebut Hendry, cafe Vegas mengantongi izin lengkap. Mulai dari izin usaha, izin menjual minuman beralkohol di bawah kadar 20 persen hingga izin keramaian yang diterbitkan Satuan Intelkam Polres Humbahas.
Sejatinya, menurut Hendry, Bupati Humbahas menghargai izin cafe Vegas yang diberikan dinas terkait. “Tapi, bupati tidak menghargainya,” imbuh dia.
Dia melanjutkan, jika Bupati Humbahas tak senang terhadap berdirinya cafe Vegas, sejatinya lebih dulu melayangkan surat peringatan. Selain itu, usaha dimaksud itu tak lagi diperpanjang izin-izinnya. Sayangnya, malah ditutup paksa.
“Kalau memang Pemkab Humbahas tak ingin cafe Vegas, izin tidak diperpanjang lagi. Bukan sebaliknya, bertindak premanisme membombardir usaha rakyatnya sendiri,” ujar dia.
Ditambahkan dia, tindakan bupati yang memimpin pengrusakan itu tidak mencerminkan seorang pimpinan.
Dugaan perusakan itu terjadi pada Mei 2016 lalu. Kala itu, Pemkab Humbahas datang ke cafe Vegas yang menanyakan izin usaha. Namun, saat itu tidak ada masalah. Sebab, izin yang diminta petugas Pemkab Humbahas lengkap.
Namun kemudian, puluhan anggota Satpol PP dan polisi bersama Bupati Humbahas, Kapolres Humbahas hingga Kepala Satpol PP Humbahas, datang dan malah menutup usaha tersebut, 8 Juni 2016 lalu.
Dalam peristiwa itu, para anggota Satpol PP mengambil minuman dan meminum di lokasi. Bahkan, rokok juga diambil. Selanjutnya, pemilik cafe diperintahkan untuk tidak lagi membuka usahanya. Kemudian, para petugas meninggalkan lokasi.
Sebagai aparatur negara, sambung Hendry, bupati tahu rambu-rambu, selayaknya penyitaan barang-barang dari cafe Vegas harus memiliki dasar hukum atau penetapan dari pengadilan.
Dia meminta, agar Polda Sumut dapat menindaklanjuti laporan mereka. Tujuannya, supaya tidak lagi di kemudian hari, pejabat negara berani melawan hukum.
“Selain melaporkan secara pidana, kami juga melakukan gugatan ke PTUN Medan atas kesewenangan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor,” tandas dia. (ted/jie)