Ambil Alih 58,8 Persen Saham Inalum

MEDAN- Pemerintah provinsi dan 10 daerah kabupaten/kota se-kawasan Inalum menyatakan siap mengelola 58,8 persen PT Inalum. Dalam pengelolaan nantinya, Pemerintah Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota itu akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
“Namun kita juga masih buka kesempatan dengan beberapa perusahaan lain, seperti PT Toba Sejahtera dan Apemindo, meski pembicaraannya masih akan dilakukan ke depan,” ujar Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada wartawan Minggu (20/10).
Dikatakan Gatot, ia telah menyampaikan soal keinginan pemprovsu mengambil saham 58,88 persen pada pertemuan dengan Komisi VI di Jakarta.
Gatot beralasan, keinginan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota untuk dapat mengelola Inalum karena Sumut benar-benar ingin merasakan manfaat dari sumber daya alam daerah itu setidaknya hingga 30 tahun ke depan.
“Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya,” kata Gatot.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon, mengatakan, perlunya pihak ketiga untuk mendukung (financial) di awal karena tidak mungkin dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). “Jadi harus ada mekanisme administrasi,” ujarnya.
Meski terpaksa harus melibatkan pihak swasta, lanjutnya, Pemda tentunya telah melakukan hitung-hitungan secara matang dan mendalam. Baik terkait rencana pengembalian, maupun bagian dari saham ke depan nantinya.
“Terus terang, APBD Samosir kecil. Jadi tidak mungkin keluarkan uang kontan untuk membeli saham. Kami tandatangani kerja sama dengan swasta, dengan status pinjam. Pengembaliannya dengan cara defiden dari keuntungan Inalum. Setelah kita sudah untung, nanti dibicarakan kemudian dengan DPRD, apakah dana tersebut diambil untuk APBD, atau disahamkan kembali. Begitu mekanismenya,” ujar Mangindar.
Dengan pola ini, Mangindar yakin Sumut akan dapat lebih baik ke depan. Karena keuntungan dari Inalum dapat disalurkan secara langsung bagi pembangunan di Sumatera Utara. Karena itu kekhawatiran keterlibatan swasta dalam hal ini, menurutnya, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Apalagi pihak swasta yang dilibatkan juga merupakan swasta nasional.
“Saya pikir swasta itu kan dunia usaha kita. Seperti Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia), itu kan memang selama ini bergerak di bahan baku bauksit. Jadi sangat wajar Apemindo kita ikutkan, karena selama ini bisnisnya memiliki kaitan langsung dengan Inalum. Kalau swasta luar negeri, jangan,” katanya.(rud/gir)

MEDAN- Pemerintah provinsi dan 10 daerah kabupaten/kota se-kawasan Inalum menyatakan siap mengelola 58,8 persen PT Inalum. Dalam pengelolaan nantinya, Pemerintah Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota itu akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
“Namun kita juga masih buka kesempatan dengan beberapa perusahaan lain, seperti PT Toba Sejahtera dan Apemindo, meski pembicaraannya masih akan dilakukan ke depan,” ujar Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada wartawan Minggu (20/10).
Dikatakan Gatot, ia telah menyampaikan soal keinginan pemprovsu mengambil saham 58,88 persen pada pertemuan dengan Komisi VI di Jakarta.
Gatot beralasan, keinginan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota untuk dapat mengelola Inalum karena Sumut benar-benar ingin merasakan manfaat dari sumber daya alam daerah itu setidaknya hingga 30 tahun ke depan.
“Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya,” kata Gatot.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon, mengatakan, perlunya pihak ketiga untuk mendukung (financial) di awal karena tidak mungkin dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). “Jadi harus ada mekanisme administrasi,” ujarnya.
Meski terpaksa harus melibatkan pihak swasta, lanjutnya, Pemda tentunya telah melakukan hitung-hitungan secara matang dan mendalam. Baik terkait rencana pengembalian, maupun bagian dari saham ke depan nantinya.
“Terus terang, APBD Samosir kecil. Jadi tidak mungkin keluarkan uang kontan untuk membeli saham. Kami tandatangani kerja sama dengan swasta, dengan status pinjam. Pengembaliannya dengan cara defiden dari keuntungan Inalum. Setelah kita sudah untung, nanti dibicarakan kemudian dengan DPRD, apakah dana tersebut diambil untuk APBD, atau disahamkan kembali. Begitu mekanismenya,” ujar Mangindar.
Dengan pola ini, Mangindar yakin Sumut akan dapat lebih baik ke depan. Karena keuntungan dari Inalum dapat disalurkan secara langsung bagi pembangunan di Sumatera Utara. Karena itu kekhawatiran keterlibatan swasta dalam hal ini, menurutnya, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Apalagi pihak swasta yang dilibatkan juga merupakan swasta nasional.
“Saya pikir swasta itu kan dunia usaha kita. Seperti Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia), itu kan memang selama ini bergerak di bahan baku bauksit. Jadi sangat wajar Apemindo kita ikutkan, karena selama ini bisnisnya memiliki kaitan langsung dengan Inalum. Kalau swasta luar negeri, jangan,” katanya.(rud/gir)