DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemkab Dairi segera meluncurkan program untuk menekan laju inflasi. Adapun program tersebut, yakni Gerakan Dairi Kendalikan Inflasi (G-DairiKI).
Rencana itu disampaikan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Kamis (20/10). Ditargetkan, program ini sudah diluncurkan pada Oktober 2022 ini.
Pada kesempatan itu, Eddy mengatakan, Program G-DairiKI merupakan sebuah gerakan terpadu untuk menahan laju inflasi yang menggerus daya beli, terutama kelompok masyarakat rentan. Kenaikan harga BBM subsidi pada September lalu, berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, dan tarif transportasi.
Faktor itu membuat daya beli masyarakat rentan tergerus, setelah sebelumnya daya beli masyarakat sudah tertekan akibat imbas pandemi Covid-19 dan fluktuasi harga komoditas global.
“Selain itu, kenaikan harga pupuk, kelangkaan ketersediaan bibit, juga menggerus produksi dan pendapatan petani. Inilah yang menginisiasi kami untuk meluncurkan G-DairiKI,” ungkap Eddy.
Eddy juga menjelaskan, Program G-DairiKI difokuskan untuk 3 sektor penting. Yakni pertama, meningkatkan produktivitas (intensifikasi dan ekstensifikasi) bahan pangan strategis, khususnya volatile food dengan perluasan dan penerapan korporasi serta digitalisasi sektor pertanian.
“Kedua. Meningkatkan penetrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber permodalan untuk sektor usaha pertanian dan UMKM. Dan ketiga, pola kemitraan swasta serta kerja sama antar daerah, untuk menjaga nilai tukar petani dan pasokan komoditas volatile food,” tuturnya.
Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan ini untuk memacu klaster komoditas volatile food di beberapa kecamatan yang cocok agroklimat dan ketersediaan calon lahan calon petani (CPCL).
“Fokus utamanya adalah melakukan ekstensifikasi tanaman penyumbang atau penyebab inflasi, seperti bawang merah, cabai, dan dipadukan dengan tanaman pangan lainnya, seperti kentang, kubis, dan jagung,” beber Eddy.
Eddy juga mengakui, upaya yang dilakukan ini tidak mudah, karena program ini membutuhkan anggaran dan kolaborasi terpadu antara pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
“Baik dalam hal infrastruktur dasar dan sarana prasarana serta bahan produksi, seluruhnya membutuhkan angagran. Intinya, kita harus gotong royong dan harus dilakukan secara terpadu,” pungkas Eddy. (rud/saz)
