DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Meski genderang perang pungutan liar (pungli) telah ditabuh, namun masih juga yang nekat melakukannya. Salah satunya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjung Morawa. Di sekolah ini disinyalir siswa dipungut biaya Rp1,1 juta dengan dalih Bimbingan Belajar (Bimbel). Selain itu, siswa diwajibkan membelu buku paket seharga Rp60 ribu sampai Rp90 ribu dan uang SPP Rp45 ribu per bulan. ”Siswa kelas 3 di sekolah ini diwajibkan ikut bimbel sampai mendekati Ujian Nasional (UN) yang dikabarkan dari Ganesha Operation (OP). Siswa jurusan IPA mengikuti bimbel di hari Selasa dan Kamis, sedangkan IPS di hari Selasa dan Rabu. Setiap siswa harus membayar uang Rp1,1 juta. Kalau untuk buku paket, tergantung paket yang dipilih. Ada Rp60 ribu, ada juga Rp90 ribu. Kalau SPP atau uang sekolah sekarang Rp45 ribu,” ungkap salah seorang siswi yang minta namanya dirahasiakan.
Disinggung cara pembayaran, diakuinya jika pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicil. Namun, bagi Murid penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), termasuk dirinya, dikatakannya akan langsung dipotong pihak Sekolah, sehingga Murid penerima BSM tinggal melunasi sisanya saja. Kalau jumlah cicilan sudah cukup bila ditambahkan potongan BSM, disebutnya tidak perlu membayar lagi.
“Kalau uang yang kelebihan karena sudah membar penuh, tidak tahu saya dikembalikan atau tidak. Setahu saya, banyak Murid penerima BSM, langsung dipotongkan oleh Sekolah dan BSM-nya,” bebernya.
Dirinya juga mempertanyakan BSM tahun 2015 yang tak kunjung diterimanya hingga tahun 2016. Karena tidak ada jawaban pasti, disebutnya jika dirinya bersama murid penerima BSM lainnya, mempertanyakan langsung ke Bank BTN Tanjung Morawa. Namun anehnya, disebutnya jika dirinya dan Murid penerima BSM lainnya, hanya diberikan Rp100 ribu yang seharusnya Rp1 juta.
“Kata pihak Bank, sisanya tanya sama Sekolah. Oleh karena itu, kami kembali nanya sama Pak Rosyid. Saat itu kami tahu kalau uang BSM kami dipotongkan untuk uang SPP 1 tahun, uang Bimbel dan uang Buku Paket,” tandas Siswi berkulit putih itu.
Sementara itu, beberapa Siswa Kelas 2 MAN Tanjung Morawa yang juga enggan namanya disebutkan, mengaku dikutip Rp17 ribu, untuk biaya Kartu Pelajar. Namun, untuk Kartu Pelajar itu, disebut mereka cukup lama baru dibagikan, yakni beberapa waktu sebelum Ujian yang beru selesai mereka laksanakan.
Menyikapi informasi itu, Kepala MAN Tanjung Morawa, Dra Linda Dina Savitri MA yang coba dikonfirmasi via telepon, tidak menjawab panggilan telepon yang disampaikan. Sementara sebelumnya, saat dikonfirmasi via telepon juga, Linda sempat menjawab panggilan telepon. Namun, begitu mengetahui panggilan itu dari wartawan untuk konfirmasi, Linda hanya diam dengan tetap menyambung panggilan telepon. Ketika dihubungi ulang, Linda kembali menjawab panggilan telepon, namun tetap diam.
Diketahui sebelumnya, Staf Humas Kanwil Kemenag Sumut, Imam Mukhair menyebut sudah ada 60 point yang tidak dibenarkan dilakukan di Madrasah dan dianggap sebagai Pungli. Dikataman Imam, 60 point itu sudah disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Tohar Bayoangin kepada seluruh Kepala Madrasah di jajaran Kanwil Kemenag Sumut. (ain/ali)
