“Kami menjalankan tugas secara sukarela karena mementingkan penyelamatan anak-anak Batubara yang banyak mengalami tindakan seksual, penelantaran dan penganiayaan serta penyanderaan,” sebut Ebson.
“Begitu juga sewaktu kami mendapat undangan untuk mengikuti Rakernas dan Workshop KPAI di Bogor selama 5 hari pada bulan September 2017, seyogianya saya sebagai ketua berangkat mewakili KPAID Batubara. Namun, meski SPPD telah ditandatangani oleh Kadis PPPA, Kadis PPPA tidak memberikan dana SPPD. Sehingga saya gagal berangkat mengikuti rakornas dan workshop di Bogor. Padahal pada anggaran KPAID tersedia untuk SPPD sebesar Rp20 juta,” bebernya lagi.
Berdasarkan hal-hal diatas, Ebson berharap Plt Bupati Batubara, H RM Harry Nugroho berkenan mencopot Dra Wilda dari jabatannya sebagai Kadis PPPA dan menggantikannya dengan pejabat yang memahami tupoksi. Khususnya tentang perlindungan anak.
Plt Batubara H RM Harry Nugroho kemudian keluar menerima aksi damai tersebut. Harry Nugroho berjanji akan mempelajari kasus yang menimpa komisioner dan akan melakukan koordinasi dengan Assisten dan Inspektorat.
“Apabila tindakkan Kadis PPPA dinilai menyalahi tupoksinya, kadis tersebut akan diberikan tindakkan,” ungkap Plt Bupati.(jef/ala)
“Kami menjalankan tugas secara sukarela karena mementingkan penyelamatan anak-anak Batubara yang banyak mengalami tindakan seksual, penelantaran dan penganiayaan serta penyanderaan,” sebut Ebson.
“Begitu juga sewaktu kami mendapat undangan untuk mengikuti Rakernas dan Workshop KPAI di Bogor selama 5 hari pada bulan September 2017, seyogianya saya sebagai ketua berangkat mewakili KPAID Batubara. Namun, meski SPPD telah ditandatangani oleh Kadis PPPA, Kadis PPPA tidak memberikan dana SPPD. Sehingga saya gagal berangkat mengikuti rakornas dan workshop di Bogor. Padahal pada anggaran KPAID tersedia untuk SPPD sebesar Rp20 juta,” bebernya lagi.
Berdasarkan hal-hal diatas, Ebson berharap Plt Bupati Batubara, H RM Harry Nugroho berkenan mencopot Dra Wilda dari jabatannya sebagai Kadis PPPA dan menggantikannya dengan pejabat yang memahami tupoksi. Khususnya tentang perlindungan anak.
Plt Batubara H RM Harry Nugroho kemudian keluar menerima aksi damai tersebut. Harry Nugroho berjanji akan mempelajari kasus yang menimpa komisioner dan akan melakukan koordinasi dengan Assisten dan Inspektorat.
“Apabila tindakkan Kadis PPPA dinilai menyalahi tupoksinya, kadis tersebut akan diberikan tindakkan,” ungkap Plt Bupati.(jef/ala)
