Minta Tunjangan Sertifikasi 2010-2011 Dicairkan Serta Keluhkan Pungli
PEMATANGSIANTAR- Forum Guru Siantar (FGS) ultimatum Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar, agar segera mencairkan tunjangan sertifikasi dan insentif guru tahun 2010 dan tahun 2011.
Jika sampai Kamis (24/5) nanti tidak juga direalisasikan, seluruh guru yang diperkirakan berjumlah 5500 orang, akan melakukan aksi mogok mengajar dan turun ke jalan, Senin (28/5) mendatang. Demikian dikatakan Ketua FGS, Hendri Tampubolon, Senin (21/5) di Jalan Ahmad Yani, Pematangsiantar.
“Kalau sampai dengan Kamis, 24 Mei (2012) nanti tidak juga dicairkan, maka Jumat dan Sabtu kita akan serukan ke sekolah sekolah, kalau Senin depan (28 Mei 2012), guru akan melakukan aksi turun ke jalan dan mogok mengajar,” ancam Hendri Tampubolon.
Aksi mogok dilakukan, karena FGS sudah sangat gerah dengan sikap Pemko Pematangsiantar, melalui Dinas Pendidikan, yang tak juga mencairkan tunjangan sertifikasi guru untuk bulan Desember 2010 dan Desember 2011.
Tidak hanya itu, tunjangan insentif guru dari Pemprovsu untuk tahun 2011 sebesar Rp1,4 miliar lagi, juga belum dicairkan kepada guru. Kemudian, FGS juga merasa risih dengan aksi pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum Disdik Pematangsiantar, ketika guru mengurus pemberkasan sertifikasi.
Dikatakan guru SMK Negeri 3 Pematangsiantar ini juga, selain melakukan aksi turun ke jalan dan mogok mengajar, FGS juga sedang berkonsultasi dengan pihak lain, untuk membawa persoalan belum dibayarnya tunjangan sertifikasi dan insentif guru, serta praktik pungli yang terjadi ke proses hukum. Karena FGS ada melihat indikasi korupsi.
Ditambahkan Ketua II FGS, Gibson Tambah, adapun bentuk pungli yang dialami guru yang sedang mengurus berkas sertifikasi, sebagian diantaranya, dari para guru dikenakan biaya pengambilan SK Dirjen Pendidikan sebesar Rp25 ribu. Untuk biaya pengantaran berkas, dikenakan biaya bervasiasi. Mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
Selanjutnya, lebih parah lagi, untuk mendapatkan A Nol, guru dibebankan biaya dikisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. “Saya sendiri dikenakan satu juta setengah (rupiah) untuk dapatkan A Nol,” ungkap Gibson Tambah yang saat ini mengajar di SMA Swasta Budi Mulia.
Ditempat yang sama, Ketua LSM Toppan, Jamansen Purba, selaku mitra FGS dalam memperjuangkan hak hak guru itu menginformasikan tentang hasil konfirmasinya dengan Soli, dari Bagian Keuangan Disdik Pematangsiantar, Yusuf Rangkuti dari Biro Keuangan Pemprovsu dan dari staf Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pematangsiantar.
Dari Soli diperoleh informasi, terdapat 936 guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi untuk bulan desember 2010. Total jumlah tunjangan sertifikasi yang belum disalurkan itu sebesar Rp1,74 miliar.
Kemudian, untuk sertifikasi bulan Desember 2011, sebanyak 943 guru di Kota Pematangsiantar yang belum menerimanya. Dengan jumlah dana tunjangan secara global sebesar Rp2,7 miliar.
Sedangkan dari Yusuf Rangkuti didapatkan informasi tentang jumlah dana tunjangan insentif guru yang disalurkan ke Kota Pematangsiantar dari APBD Sumut 2011 sebesar Rp3,9 miliar. Dikatakan, dana itu sudah dikirim Pemprovsu ke Kas Daerah Pematangsiantar pada akhir Desember 2011 yang lalu.
Sementara itu, dari Dinas PPKAD didapatkan Jamansen Purba konfirmasi berupa, sebagian dana insentif guru di Kota Pematangsiantar sebesar Rp2,5 miliar sudah disalurkan. Sedangkan sisanya sebesar Rp1,4 miliar belum direalisasikan terhadap guru yang berhak untuk menerimanya.
“Yang mau kita cari tahu, anggaran yang sudah diterima Pemko Pematangsiantar ini, sudah dikemanakan peruntukkannya. Apakah tetap di kas daerah, atau diletakkan kemana?” ujar Purba curiga.(mag-20).
