DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 kelompok tani dari Desa Parbuluan 1, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi mendatangi Kantor DPRD Dairi menyampaikan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelompok tani bertemu Komisi 2 di ruang Paripurna dewan, Jumat (21/5).
Dalam pertemuan dengan Komisi 2, ketua kelompok tani Cinta Perubahan, Rahman Sinaga bersama ketua kelompok tani Sukses Bersama, Jonson Situmorang serta ketua kelompok tani Martabe, Sarijo Purba menyampaikan, bahwa dalam beberapa bulan terakhir pupuk bersubsidi di Desa mereka sangat langka.
“Selain langka, kios pengecer menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Akibat kondisi itu, para petani di 22 kelompok tani mengalami kerugian besar. Saat ini petani Desa Parbuluan 1 sangat kesulitan dapat pupuk subsidi,” ujar Jonson Situmorang.
Walaupun dapat, jumlahnya hanya sedikit yakni dikisaran 35 kilogram (kg) per anggota kelompok. Artinya, jumlah didapat tidak sesuai dengan pengusulan di rencana depenitif kebutuhan kelompok (RDKK). Petani menuding, kios pengecer dan distributor melakukan sewenang-wenang terhadap distribusi pupuk subsidi dimaksud.
Kelompok tani menuding kios dan distributor menimbun pupuk, karena kios tidak pernah transparan jumlah kuota diterima. Begitu juga masalah HET, dipatok secara sepihak oleh kios pengecer tanpa ada sosialisasi kepada kelompok tani. Menurut kelompok tani, permasalahan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.
Kepala Desa Parbuluan 1, Parihotan Sinaga yang ikut mendampingi kelompok tani, membenarkan kelangkaan pupuk di Desa mereka.
“Kelangkaan pupuk telah terjadi sejak tahun 2019. Kios pupuk di Desa Parbuluan 1 ada 3, yakni UD Matondang, UD S Parman dan UD Roda Tani,” ujarnya.
Kades menyebutkan, sebelum pertemuan ini, kelompok tani sudah pernah melakukan pertemuan dengan distributor, kios pengecer serta pemerintah dan sudah membuat kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan termasuk masalah HET, tetapi diawal bulan Mei 2021 ini, belum dilaksanakan kesepakatan sudah dilanggar HET.
“Dimana pupuk bersubsidi dijual kios, untuk masing-masing pupuk dinaikkan Rp10 ribu /zak,” ujar Parinton.
Ketua Komisi 2, Rukiatno Nainggolan didampingi anggota, Carles Tamba, Osman Sihombing, Alfriyansyah Ujung, Jones Gurning, Idul Fitri Tarigan, dan Lisbet Tobing meminta Pemkab Dairi melalui komite pengawasan barang bersubsidi melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga distributor hingga kios menjual pupuk sesuai HET dan sesuai peruntukan.
“Kelangkaan dan pelanggaran HET harus dicarikan akar permasalahan. Sehingga tidak berdampak kepada petani,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Dairi, Rukiatno Nainggolan.
Penyaluran pupuk subsidi harus ditingkatkan, sehingga mengurangi kelangkaan. Realisasi pendistribusian harus ditingkatkan, namun penyaluran harus tetap sesuai peruntukan.
Asisten II Setda Dairi, Charles Banchin mengatakan, semua tim pengawasan produk bersubsidi meningkatkan pengawasan pendistribusian baik dari distributor ke kios maupun dari kios ke petani. Segala informasi permasalahan pupuk harus ditindaklanjuti.
Sementara kepada Kepala Dinas Pertanian, diimbau agar tetap menginformasikan pengentrian RDKK, sehingga anggota kelompok tani tidak ada yang tertinggal. Charles juga mengapresiasi perwakilan Poktan Desa Parbuluan 1, berani datang menyampaikan aspirasi.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Dinas Pertanian, Efendi Berutu, Kadis Perindag, Oloan Hasugian serta Kadis Perijinan, Marisi Sianturi. (rud/ram)
