LANGKAT- Seratusan massa tergabung dalam aliansi masyarakat anti korupsi (AMAK) Kabupaten Langkat, menggeruduk kantor bupati, DPRD dan Kejari, menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Selasa (21/6).
Massa sempat berorasi diluar kantor bupati, sebelum dibenarkan memasuki kesekretariatan Pemkab Langkat, persisnya ruang rapat sekretaris daerah (Sekda).
Setelah beberapa menit berorasi, sepuluh perwakilan sebagai juru bicara diantaranya Wan Daud Baihaqi, Khalis dan Syahril Effendi diterima Sekda Langkat Surya Djahisa, beserta ajaran SKPD.
”Ada beberapa poin kita kedepankan dalam momen ini, tentang kejelasan uang Rp64 M pengembalian mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin, penyaluran beras miskin, serta alokasi dana desa,” sebut Wan Daud.
Selain itu, persoalan menarik lainnya dikemukakan perwakilan massa AMAK, tentang kebocoran Penghasilan Asli Daerah (PAD) disebabkan pengurusan izin prinsif diduga kebanyakan masuk kantong pribadi pejabat terkait. Demikian pula dengan transparansi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009-2010 dan terkait setoran rekanan kontraktor ke dinas-dinas sebesar 16,5%.
Sekdakab Langkat Surya Djahisa mengatakan, Pemkab Lang kat sangat konsen terhadap pem benahan infrastruktur jalan, namun terbatasnya anggaran tidak memungkinkan seluruh jalan dibenahi.(ndi)
LANGKAT- Seratusan massa tergabung dalam aliansi masyarakat anti korupsi (AMAK) Kabupaten Langkat, menggeruduk kantor bupati, DPRD dan Kejari, menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Selasa (21/6).
Massa sempat berorasi diluar kantor bupati, sebelum dibenarkan memasuki kesekretariatan Pemkab Langkat, persisnya ruang rapat sekretaris daerah (Sekda).
Setelah beberapa menit berorasi, sepuluh perwakilan sebagai juru bicara diantaranya Wan Daud Baihaqi, Khalis dan Syahril Effendi diterima Sekda Langkat Surya Djahisa, beserta ajaran SKPD.
”Ada beberapa poin kita kedepankan dalam momen ini, tentang kejelasan uang Rp64 M pengembalian mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin, penyaluran beras miskin, serta alokasi dana desa,” sebut Wan Daud.
Selain itu, persoalan menarik lainnya dikemukakan perwakilan massa AMAK, tentang kebocoran Penghasilan Asli Daerah (PAD) disebabkan pengurusan izin prinsif diduga kebanyakan masuk kantong pribadi pejabat terkait. Demikian pula dengan transparansi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009-2010 dan terkait setoran rekanan kontraktor ke dinas-dinas sebesar 16,5%.
Sekdakab Langkat Surya Djahisa mengatakan, Pemkab Lang kat sangat konsen terhadap pem benahan infrastruktur jalan, namun terbatasnya anggaran tidak memungkinkan seluruh jalan dibenahi.(ndi)
