MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara (BKKBN Sumut) memberikan penghargaan Audit Kasus Stunting kepada Binjai, karena berhasil melakukan ‘coaching’ dan terbaik di tingkat nasional, baik dari segi tenaga pakar, ahli gizi serta perbaikan tumbuh kembang bayi yang sudah berjalan dengan efektif.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Ketua TPPS Deliserdang, dalam upaya nyata menurunkan angka stunting.
“Di Deliserdang saat ini terendah angka stuntingnya, berkisar 12 persen. Sehingga kita berharap, yang mendapat penghargaan ini dapat menjadi studi tiru bagi kabupaten/kota lainnya di Sumut,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, diwakili Sekretaris BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara kepada sejumlah wartawan, usai acara Temu Kerja Satuan Petugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) bersama mitra kerja Provinsi Sumut 2022, di Hotel Radisson, Jalan H Adam Malik Medan, Kamis (22/12/2022).
Acara digelar selama dua hari, yakni Kamis-Jumat, 22-23 Desember 2022, yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, diwakili Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut Yusrizal Batubara, Gubernur Sumut diwakili Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumut Amri Fadli, Kadis PPKB Binjai Afwan dan petugas Satgas PPS se Sumut.
Yusrizal Batubara dalam pembukaan acara mengatakan, Satgas PPS agar dapat bersama-sama membangun komitmen kembali dalam lingkup memberikan perhatian yang kuat untuk memberhasilkan upaya pemerintah menurunkan prevalensi angka stunting di Sumut, dari angka 25,8 persen, turun bertahap di tahun 2024 menjadi 14 persen. Setiap provinsi di Indonesia harus memberikan laporannya ke pusat, termasuk Sumut.
Namun, paparnya, saat ini di Sumut ada 13 kabupaten/kota yang belum memberikan laporannya secara resmi, yaitu Tapanulitengah (Tapteng), Labuhanbatu, Langkat, Karo, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Sibolga, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Mandailingnatal (Madina), Binjai, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Simalungun.
“Tentu dibutuhkan kemauan dan kebersamaan bukan hanya sebagai wacana semata, tetapi bukti nyata yang bisa kita lakukan, seperti membentuk bapak asuh anak stunting, contohnya Pak Wagubsu, Musa Rajeckshah. Pangdam, Kodim dan Wali Kota Medan juga menjadi bapak asuh stunting,” katanya.
Gubernur Sumut diwakili Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumut, Amri Fadli menegaskan, target di tahun 2024, angka stunting harus turun di angka 14 persen. Dia menilai, selama ini mengalami banyak kendala terutama sinergi dengan mitra jajaran pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Sumut, padahal itu yang terpenting.
Sehingga Amri berharap, dengan kegiatan ini dapat menyinergikan dan meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk mencapai target penurunan stunting tersebut.
“Kita harus mengutamakan dulu pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan. Harus diakui ini belum bisa dilakukan secara merata, belum semua anak-anak di Sumut mendapatkannya,” katanya.
Selain itu, tambahnya, realisasi anggaran juga harus diperhatikan. “Ini penting sebagai satu panduan, karena selama ini jujur diakui sulitnya mengalokasi anggaran tersebut. Kita juga harus memiliki strategi dalam target percepatan penurunan stunting ini,” tandasnya.
Sementara itu, penerima penghargaan Audit Kasus Stunting, Kadis PPKB Binjai, Afwan mengungkapkan, bahwa pencegahan stunting selama ini banyak di hulu, artinya banyak dipencegahan seperti kepada pasangan usia subur, ibu hamil. “Kami ada program catin (calon pengantin), yakni sebelum menikah, di kantor dinas diberikan pembekalan terkait hidup sehat dan juga tes narkoba, agar dapat melahirkan anak-anak yang sehat,” ujar Afwan. (dwi/ila)
