KARO, SUMUTPOS.CO – Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo terdapat penurunan yang signifikan. Dimana kondisi pada Maret 2018, jumlah penduduk miskinnya sebanyak 35.360 orang atau sebesar 8,67 persen.
Demikian disampaikan Kepala BPS Kab Karo Justinus Sembiring saat menyerahkan hasil survei Susenas, kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, Rabu (23/1) pukul 13.00 WIB.
Menurut Justinus, pada Maret 2019 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.280 orang, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,40 persen. “Perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, antara Kabupaten yang terletak pada daerah dataran tinggi di Provinsi Sumatera Utara,”ujarnya.
Sambungnya, bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di daerah kabupaten dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada posisi nomor 2 terendah, setelah Kabupaten Dairi. Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar pada kabupaten dataran tinggi adalah Kabupaten Samosir, yaitu sebesar 12,52 persen.
Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin terbesar terdapat
pada Kabupaten Simalungun, yaitu sebesar 76.330 orang dari total jumlah penduduk Kabupaten Simalungun.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan berterimakasih kepada pihak BPS Karo, sebab tanpa diminta pun telah melakukan survei sesuai tupoksinya. “Jujur saya tadi agak kaget, tiba-tiba ada hasil survei Susenas yang dikeluarkan BPS Karo, bahwa garis kemiskinan agak menurun,”ujarnya.
“Kita tentu merasa puas, namun bukan berarti kita tidak melanjutkan program yang ada untuk menekan garis kemiskinan di tengah masyarakat Karo. Jadi kita masih perlu berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan kemiskinan di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ucap Terkelin.
Untuk itu, Terkelin mengajak semua pihak bergandengan tangan baik stakeholder, pemangku kepentingan lainnya, lintas pengusaha, lintas investor, lintas masyarakat, lintas pemerintah, lintas sosial socity, lintas OPD dan lintas Forkopimda agar terus bekerja untuk menekan angka kemiskinan masyarakat. (deo/han)
