MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dirjen Perhubungan Laut Capt Bobby R Mamahit berharap agar segala bentuk kesalahan atau minimnya pelayanan pelabuhan yang terjadi di Belawan diinventarisir. Khususnya terkait pungutan liar dan biaya tinggi (hight cost) bagi pengguna jasa di Pelabuhan Belawan.
Hal itu diakui Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Drs Hendrik H Sitompul MM, Minggu (22/2). Menurut Hendrik, pada akhir pekan lalu, dia bertemu Dirjen Perhubungan Laut Capt Bobby R Mamahit di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.
Diakui Hendrik, dari hasil investigasi, pungli di Pelabuhan Belawan sudah memasuki batas ketidakwajaran karena sudah melebihi 15 persen dari total cost, sehingga meresahkan pengusaha ekspedisi. “Kami sudah banyak mendapat laporan dari pengusaha ekspedisi, diantaranya mengenai biaya perpindahan kontainer dan masih banyak lagi biaya yang tidak seharusnya dibebankan kepada pengusaha. Kita juga meminta agar biaya pelabuhan yang masih dikutip selama ini agar dihapus, khususnya yang tidak ada dasar hukumnya,” kata Hendrik Sitompul.
Menurut Hendrik, terkait kutipan tak resmi serta penekanan high cost di Pelabuhan Belawan saat bongkar muat hingga berujung pada efesiensi, menjadi isu hangat yang kerap dibahas pada pertemuan antara pengusaha pengguna jasa pelabuhan baik itu asosiasi pengapalan (INSA), gabungan pengusaha ekspor (GPEI), serta wadah pengusaha maritim lainnya.
Selain itu, pungli terhadap Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Balai Besar Karantina Tumbuhan (BBKT) Belawan terhadap pemilik buah Impor juga marak terjadi, bahkan sudah tingkat meresahkan karena dipaksakan harus bayar puluhan juta kepada EMKL sebagai pemasok buah impor. Pungli yang dilakukan petugas BBKT Belawan sangat rapi, sehingga para EMKL takut melaporkan kepada yang berwenang. (adz/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dirjen Perhubungan Laut Capt Bobby R Mamahit berharap agar segala bentuk kesalahan atau minimnya pelayanan pelabuhan yang terjadi di Belawan diinventarisir. Khususnya terkait pungutan liar dan biaya tinggi (hight cost) bagi pengguna jasa di Pelabuhan Belawan.
Hal itu diakui Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Drs Hendrik H Sitompul MM, Minggu (22/2). Menurut Hendrik, pada akhir pekan lalu, dia bertemu Dirjen Perhubungan Laut Capt Bobby R Mamahit di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.
Diakui Hendrik, dari hasil investigasi, pungli di Pelabuhan Belawan sudah memasuki batas ketidakwajaran karena sudah melebihi 15 persen dari total cost, sehingga meresahkan pengusaha ekspedisi. “Kami sudah banyak mendapat laporan dari pengusaha ekspedisi, diantaranya mengenai biaya perpindahan kontainer dan masih banyak lagi biaya yang tidak seharusnya dibebankan kepada pengusaha. Kita juga meminta agar biaya pelabuhan yang masih dikutip selama ini agar dihapus, khususnya yang tidak ada dasar hukumnya,” kata Hendrik Sitompul.
Menurut Hendrik, terkait kutipan tak resmi serta penekanan high cost di Pelabuhan Belawan saat bongkar muat hingga berujung pada efesiensi, menjadi isu hangat yang kerap dibahas pada pertemuan antara pengusaha pengguna jasa pelabuhan baik itu asosiasi pengapalan (INSA), gabungan pengusaha ekspor (GPEI), serta wadah pengusaha maritim lainnya.
Selain itu, pungli terhadap Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Balai Besar Karantina Tumbuhan (BBKT) Belawan terhadap pemilik buah Impor juga marak terjadi, bahkan sudah tingkat meresahkan karena dipaksakan harus bayar puluhan juta kepada EMKL sebagai pemasok buah impor. Pungli yang dilakukan petugas BBKT Belawan sangat rapi, sehingga para EMKL takut melaporkan kepada yang berwenang. (adz/ila)
