MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Polda Sumut diminta melakukan investigasi terkait adanya dugaan pengerusakan kawasan hutan lindung di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, SE melalui siaran persnya, Senin (23/05/2022).
“Sebaiknya Dinas Kehutanan dan Polda Sumut segera melakukan investigasi atas dugaan pengerusakan kawasan hutan lindung di Samosir, agar kegiatan di balik pematangan lahan untuk mendirikan Kantor Desa Turpuk Limbong ini tidak semakin parah,” ungkap Mangapul Purba yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut yang membidangi kawasan hutan.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menyatakan, persoalan ini sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Samosir karena pengerokan lahan menggunakan alat berat excavator milik Pemkab Samosir secara terang-terangan mengancam terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung.
Selain itu, Mangapul mempertanyakan, apakah kegiatan pematangan lahan di kawasan hutan lindung sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI No. 579 memiliki izin atau tidak. “Bila tak memiliki izin maka kegiatan pengerokan atas nama pematangan lahan merupakan pelanggaran berat. Oleh karena itu aparat yang berwenang harus segera menginvestigasi, menghentikan dan menindak tegas bila memang ada pelanggaran UU dalam kegiatan tersebut,” pungkas Mangapul.
Dari perbincangan masyarakat di seputaran kawasan tersebut, diduga ada kegiatan lain untuk kepentingan sepihak yaitu kegiatan penggalian batu quary tanpa izin. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Polda Sumut diminta melakukan investigasi terkait adanya dugaan pengerusakan kawasan hutan lindung di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, SE melalui siaran persnya, Senin (23/05/2022).
“Sebaiknya Dinas Kehutanan dan Polda Sumut segera melakukan investigasi atas dugaan pengerusakan kawasan hutan lindung di Samosir, agar kegiatan di balik pematangan lahan untuk mendirikan Kantor Desa Turpuk Limbong ini tidak semakin parah,” ungkap Mangapul Purba yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut yang membidangi kawasan hutan.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menyatakan, persoalan ini sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Samosir karena pengerokan lahan menggunakan alat berat excavator milik Pemkab Samosir secara terang-terangan mengancam terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung.
Selain itu, Mangapul mempertanyakan, apakah kegiatan pematangan lahan di kawasan hutan lindung sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI No. 579 memiliki izin atau tidak. “Bila tak memiliki izin maka kegiatan pengerokan atas nama pematangan lahan merupakan pelanggaran berat. Oleh karena itu aparat yang berwenang harus segera menginvestigasi, menghentikan dan menindak tegas bila memang ada pelanggaran UU dalam kegiatan tersebut,” pungkas Mangapul.
Dari perbincangan masyarakat di seputaran kawasan tersebut, diduga ada kegiatan lain untuk kepentingan sepihak yaitu kegiatan penggalian batu quary tanpa izin. (adz)
