DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 13 orang anggota DPRD Kabupaten Dairi mengkritik keras Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi tahun 2020.
Kritik keras disampaikan dewan pada pemandangan umum anggota DPRD atas nota pengantar Bupati Dairi tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dalam Sidang Paripurna dewan, Rabu (21/7).
Jembal Putra Ginting, dari Fraksi Nasdem minta Bupati menjelaskan serapan anggaran penanganan Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19) di Posko perbatasan, mengingat anggaran sangat besar. Juga mengharapkan evaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian, Efendi Berutu karena tidak bisa kerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Jembal meminta, agar Kadis Pertanian mengoptimalkan PPL.
Radeanto Banjarnahor dari fraksi Pertaki meminta Pemkab Dairi menelaah dan mengevaluasi pembuatan masker kain, karena masker hanya didistribusikan ke Kelurahan.
“Padahal banyak masyarakat mengaku, tidak dapat masker yang dibagikan Kelurahan itu. Padahal, anggaran pembuatan masker kain sangat besar Rp1,2 miliar lebih, tampak siasia karena tidak tepat sasaran,” ujar Radeanto.
Radeanto juga mengkritisi bantuan Stimulan untuk pengadaan tanaman ubi kayu sebesar Rp1,9 miliar lebih.
“Kami melihat, terdapat kejanggalan di Dinas Pertanian, seharusnya memberikan bantuan bibit, tapi diserahkan bantuan uang tunai,” tambahnya.
Kepala Dinas Perindagkop, Oloan Hasugian dikonfirmasi mengatakan, semua bantuan masker kain sudah didistribusikan Kelurahan. Masker sebanyak 150.590 picis, sudah dibagikan melalui 8 Kantor Lurah.
Oloan mengatakan, pengadaan masker kain bersumber dari dana BTT penanganan dampak ekonomi sebesar Rp1 miliar lebih. Pengerjaan masker, dikerjakan 188 penjahit di 8 Kelurahan. Total masker sebanyak 150.590 picis dengan harga masker dibayarkan ke tukang jahit sebesar Rp8000/masker termasuk ppn/pph.
“Pembagian masker berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan dikali 3 picis. Laporan 8 kelurahan masker sudah didistribusikan ke masyarakat,” ujar Oloan.
Cipta Karo-Karo dari fraksi Demokrat, meminta penjelasan kebijakan untuk pencegahan Covid-19 serta kelanjutam bantuan yang terdampak Covid-19.
Ia juga minta evaluasi kinerja aparatur, karena kurang harmonis antara legislatif dengan eksekutif serta menyarankan supaya memangkas kegiatan yang tidak penting.
“Temuan saya di daerah pemilihan (Dapil) 3, ada bangunan sekolah baru dibangun sudah rusak,” ungkapnya.
Selain itu, buat apa membangun perpustakaan dan laboratorium sementara sekarang sajapun belum bisa tatap muka dimasa pandemi Covid-19. Artinya, untuk saat ini silahkan merencanakan prmbangunan yang prioritas di masa pandemi Corona.
Selanjutnya, Lamhot Edward Munthe anggota fraksi PDIP dalam pandangan umumnya mengatakan, Kadis Pendidikan, Jonny Waslin Purba kurang memahami tentang yang dikerjakan. Pasalnya, pas ditanya terkait pengadaan buku, ia mengaku tidak tahu. Edward minta Kadis Pendidikan dievaluasi Bupati.
Hal sama disampaikan Hendra Tambunan anggota fraksi PDIP, meyayangkan besarnya SiLpa tahun anggaran 2020 yakni sebesar Rp114 miliar.
“Baru ini sejarah di Kabupaten Dairi siLpa sebesar itu,” ucap Hendra.
Begitu juga masalah raihan opini WTP dari BPK terkait pengelolaan keuangan Dairi tahun 2020, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Dairi tahun 2020 hanya minus 0,94% atau tidak sampai 1%.
“Untuk meningkatkan ekonomi warga di era pandemi, agar Pemkab Dairi pada PAPBD Dairi 2021 mendatang, menganggarkan pengadaan bibit ternak babi. Karena masyarakat sudah mapan dalam pengelolaan peternakan babi, dan ternak itu sangat menjanjikan mendongkrak perekonomian warga,” tandasnya.
Rukiatno Nainggolan, Bona Tindaon, Carles Tamba, Nasib Sihombing, Osman Sihombing, Lamasi Simamora serta Wakil Ketua DPRD, Wanseptember Situmorang juga menyampaikan pandangan umum. (rud/ram)
