Menurut Herman, uang puluhan juta rupiah itu bisa harusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan desa yang lain, yang tidak masuk dalam RKPDesa. “Saya beranggapan, ini hanya akal-akalan BPMD saja, ada kesan mencari untung,” tegasnya.
Dalam hal penarikan anggaran yang berasal dari Dana Desa 2017 sebesar Rp11,5 juta per kepala desa ini, jika dikalikan 141, total diperkirakan berjumlah Rp1,6 miliar lebih. “Jika dihitung biaya hotel, instruktur dan jasa lembaga, transportasi,s erta lainnya, paling banyak dihabiskan berkisar Rp560 juta, dibulatkan Rp600 juta. Yang menjadi pertanyaan, ke mana sisanya? Jadi kami minta Kajari Batubara langsung melakukan audit terhadap anggaran dana desa yang dkutip dan dipergunakan untuk bimtek para kepala desa itu,” harap Herman.
Terpisah, 2 oknum kepala desa yang enggan disebut namanya, mengatakan, setiap kepala desa harus mengumpulkan uang ke seorang koordinator yang ditunjuk, kemudian disetorkan kepada BPMD, per kepala desa Rp11,5 juta, dan dana itu diambil dari anggaran dana desa. “Sekira dua tahun lalu, kami selalu mengikuti bimtek dengan judul yang tak jauh beda. Ya kami ikuti saja, bagaikan air mengalir. Setahu saya, prioritas penggunaan dana desa diatur pada Permendes Nomor 4 Tahun 2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016, termasuk kategori kegiatan bimtek kepala desa ke luar daerah, ada diatur di dalamnya,” beber mereka.
Sementara Sekdakab Batubara H Sakti Alam Siregar, ketika dikomfirmasi satu hari setelah keberangkatan para kepala desa ke Bandung, mengaku tidak mengetahuinya. “Saya saja baru mengetahui dari kalian. Saya tidak ada diminta pendapat atau diberitahu oleh BPMD. Bahkan para kepala desa seorang pun tak ada melaporkan hal itu kepada saya. Mungkin mereka meminta izin ke Bapak Plt Bupati, coba tanyakan kepada Beliau,” sarannya.
Plt Bupati Batubara H RM Harry Nugroho, saat dikonfirmasi, mengaku kurang sependapat atas penyelenggaraan bimtek yang dilaksanakan di luar Sumut. “Saya tidak setuju itu,” ungkapnya singkat.
Tapi anehnya, pada penutupan acara bimtek, Jumat (20/10), terlihat ada foto yang diunggah di Facebook milik seorang oknum kepala desa, Plt Bupati berada di tempat acara, pada sesi foto bersama.
“Katanya tak sependapat sama acara itu, tapi kenapa ada di lokasi? Lawak-lawak saja Bapak itu,” ungkap seorang warga saat disampaikan terkait hal tersebut oleh wartawan. (mag-6/saz)
