KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Pembangunan nasional harus dilaksanakan oleh setiap level pemerintahan, harus ada pembagian tugas antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa dan kelurahan. Hal ini dikatakan Presiden RI Jokowidodo dalam Temu Karya Nasional, Gelar Tekhnologi Tepat Guna (TKN-GTTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PIN Deskel) tahun 2018.
Acara yang dibuka empat hari (mulai 18 Okotober sampai 22 Oktober 2018) di Lotus Font Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu dihadiri oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana.
“Ditargetkan akan ada peningkatan besaran dana desa 2019, direncanakan menjadi Rp70 trilliun, untuk dana desa akan dialokasikan dana operasional 5% dari dana desa, agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan untuk pemanfaatan anggaran dana desa diprioritaskan masih di wilayah kabupaten,”ujar Terkelin mengulang sambutan presiden.
Apa yang disampaikan presiden itu menjadi acuan untuk penggunaan dana desa, kiranya tepat sasaran di Kabupaten Karo nantinya. “Oleh sebab itu Dinas PMD, harus peka dan tanggap apa yang harus diperbuat dan berbuat apa serta lakukan sosialisasikan kepada desa-desa di Karo, sesuai materi yang diserap,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas PMD Abel Tarigan mengatakan, akan mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan kepada kepala desa dan perangkatnya terkait pesan Presiden RI, khususnya anggaran dana desa dan peruntukannya untuk pembangunan desa yang tepat sasaran.
Bupati sendiri didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny Saryati Terkelin Brahmana, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala DPMD Abel Tarawi Tarigan, Sekeretaris dan DPRD Karo Petrus Ginting. (deo/han)
KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Pembangunan nasional harus dilaksanakan oleh setiap level pemerintahan, harus ada pembagian tugas antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa dan kelurahan. Hal ini dikatakan Presiden RI Jokowidodo dalam Temu Karya Nasional, Gelar Tekhnologi Tepat Guna (TKN-GTTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PIN Deskel) tahun 2018.
Acara yang dibuka empat hari (mulai 18 Okotober sampai 22 Oktober 2018) di Lotus Font Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu dihadiri oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana.
“Ditargetkan akan ada peningkatan besaran dana desa 2019, direncanakan menjadi Rp70 trilliun, untuk dana desa akan dialokasikan dana operasional 5% dari dana desa, agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan untuk pemanfaatan anggaran dana desa diprioritaskan masih di wilayah kabupaten,”ujar Terkelin mengulang sambutan presiden.
Apa yang disampaikan presiden itu menjadi acuan untuk penggunaan dana desa, kiranya tepat sasaran di Kabupaten Karo nantinya. “Oleh sebab itu Dinas PMD, harus peka dan tanggap apa yang harus diperbuat dan berbuat apa serta lakukan sosialisasikan kepada desa-desa di Karo, sesuai materi yang diserap,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas PMD Abel Tarigan mengatakan, akan mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan kepada kepala desa dan perangkatnya terkait pesan Presiden RI, khususnya anggaran dana desa dan peruntukannya untuk pembangunan desa yang tepat sasaran.
Bupati sendiri didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny Saryati Terkelin Brahmana, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala DPMD Abel Tarawi Tarigan, Sekeretaris dan DPRD Karo Petrus Ginting. (deo/han)