MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dokter dan perawat yang diduga melakukan injeksi vaksin kosong kepada siswa di SD Wahidin, Medan Labuhan, saat ini sedang diproses di Polres Pelabuhan Belawan. Berdasarkan masukan dan keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dan Sumut, tenaga kesehatan (Nakes) tersebut diduga memang tidak ada menyuntikkan vaksin ke tubuh siswa tersebut.
“Ini dibuktikan dari ukuran (jarak) kepala suntiknya. Yang jelas, dokter dan perawat bersangkutan saat ini sedang dalam proses Polres Belawan di-backup Ditreskrimum Polda Sumut,” kata Ka[polda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak kepada wartawan, kemarin.
Dikatakannya, penanganan ini dilakukan secara sinergi dengan IDI. Karena IDI selaku lembaga profesi yang bisa menjelaskan dan menjadi saksi ahli, apakah penyuntikan itu benar atau tidak, termasuk juga memberikan keterangan sanksi yang akan diberikan. “Saya juga sudah bicara kepada pihak IDI, selain kode etik profesi dan juga penerapan perkara pidananya,” tegasnya.
Disebut Kapolda, apa yang dilakukan nakes tersebut, telah mencederai upaya pemerintah dalam bersusah payah memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. “Terhadap tindakan itu, kita harus tegas memprosesnya dan yang bersangkutan harus bertanggung jawab,” imbuhnya.
Disinggung terkait motif yang dilakukan Nakes tersebut dalam melakukan penyuntikan vaksin kosong, Panca mengaku masih didalami, termasuk mengaudit vaksin yang diterima di saat kegiatan itu, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. “Jumlah vaksin yang diserahkan pada saat penyuntikan berapa dan berapa yang dikembalikan, nanti akan ketahuan. Ini prosesnya masih berjalan dan masih diaudit,” bebernya.
Panca juga menyebutkan, pihaknya bersama tim vaksinator juga akan melakukan vaksinasi kembali kepada anak-anak tersebut. “Langkah-langkah apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami itu, kita sudah berbicara kepada pihak IDI, bahwa mereka akan melakukan vaksinasi kembali kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak akan tetap sehat,” pungkasnya.
IDI Medan Jadwalkan Sidang Etik
Sementara, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan mengaku akan menggelar sidang etik, terkait penyuntikan vaksin dengan alat suntik kosong kepada siswi SD di Medan Labuhan beberapa waktu lalu. Ketua IDI Cabang Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL mengaku, pihaknya akan segera menentukan jadwal pelaksanaan sidangnya. “Kita lakukan rapat terlebih dahulu, baru kemudian menjadwalkan sidang,” ujarnya, Minggu (23/1).
Terkait sanksi, Wijaya belum bisa memberikan komentar banyak. Menurut dia, hal itu harus menunggu sidang yang akan dilakukan terlebih dahulu. “Kita akan lakukan persidangan dulu terkait ini,” ucapnya.
Wijaya mengatakan, pihaknya memang akan segera memanggil dokter dan tim medis yang terlibat untuk menelusuri kasus suntikan tanpa cairan vaksin tersebut. Namun, pada prinsipnya IDI bersama kepolisian akan bekerja sesuai kewenangan masing-masing. “IDI akan memanggil dokter dan tim medis yang terlibat untuk menelusuri dan mendalami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pada saat itu. Tentunya, dari sisi prinsip dan teknis operasional kedokteran,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diminta kepada masyarakat agar bersabar dan tetap semangat mengikuti vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi pada anak prinsipnya sama pada orang dewasa, namun teknis pelaksanaannya yang berbeda. Misalnya, pendekatan orang tua, guru dan tim vaksinator sehingga anak nyaman dan bersedia divaksin. “Dalam pelaksanaan di lapangan butuh dukungan dan pengawasan baik dari Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, sehingga dapat berjalan lebih lancar dan teratur. Bagi sejawat yang bertugas sebagai vaksinator tetaplah bekerja secara profesional,” tukasnya.
Pemko Fokus Target 2 Minggu
Terpisah, Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah, mengaku tidak mau terganggu dengan hebohnya vaksin kosong yang diinjeksi ke siswa SD di Medan Labuhan. Disebutnya, Pemko Medan akan terus melanjutkan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di sekolah-sekolah SD di Kota Medan.
“Seperti yang telah disampaikan Pak Wali, vaksinasi (kosong) kemarin itu bukan Pemko Medan penyelenggaranya dan Pemko Medan sudah meminta agar peristiwa itu diusut tuntas dan diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. Ke depannya, Pemko Medan akan terus berfokus untuk menyelesaikan vaksinasi anak ini. Sesuai target kita di awal, 2 minggu selesai,” kata Taufik kepada Sumut Pos, Minggu (23/1).
Meski begitu, kata Taufik, Pemko Medan telah mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak lagi terulang, khususnya pada pelaksanaan vaksinasi anak yang tidak diselenggarakan secara langsung oleh Pemko Medan, melainkan yang digelar para stakeholder. “Alhamdulillah sudah seminggu ini berjalan lancar, sudah banyak yang divaksinasi. Kita optimis target dua minggu itu bisa tercapai,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST, meminta Pemko Medan untuk terus melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. “Dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Pendidikan harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik. Jangan orangtua merasa akan ada bahaya, apalagi surat persetujuan itu isinya sekolah tidak bertanggungjawab jika terjadi apa-apa pasca vaksinasi” kata Sudari.
Namun begitu, lanjut Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, saat ini sudah banyak orang tua yang lebih terbuka dan mau mengizinkan anaknya untuk disuntikkan vaksin Covid-19. Ia meyakini dengan sosialisasi yang baik, sejumlah orangtua yang belum setuju alam dapat lebih memahami sehingga mengizinkan anaknya untuk divaksinasi. “Kita berharap pelaksanaan vaksinasi anak ini bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan,” tutupnya.
DPR Bentuk Panja Vaksinasi
Insiden vaksin kosong yang diinjeksi oleh seorang tenaga kesehatan (nakes) ke siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, menjadi atensi DPR RI. Melalui Komisi IX, DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) vaksinasi Covid-19 guna mengusut persoalan yang terjadi dalam program vasksinasi ini.
Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan, kini komisinya masih menunggu utusan dari setiap fraksi untuk bergabung dalam panja vaksinasi. “Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin,” kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (22/1).
Selain akan menyoroti temuan kasus di lapangan terkait proses vaksinasi, panja vaksin kata Netty, terutama akan fokus pada roadmap vaksin primer yakni dosis 1 dan 2, anggaran vaksin, target, serta cakupan vaksinasi.
Panja vaksin, katanya, akan mendalami sejumlah hal terkait temuan kasus vaksinasi di lapangan, mulai dari jenis dan ketersediaan logistik vaksin, rantai pasokan, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, hingga sinkronisasi data vaksinasi. “Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat,” katanya.
Lewat panja vaksin, Netty mengatakan, Komisi IX berusaha membangun keyakinan dengan menekan pemerintah bahwa vaksin halal dan aman bagi masyarakat terutama anak-anak. Namun, hal itu belakangan dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Seperti kasus injeksi vaksin kosong yang ramai lewat video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Video itu memperlihatkan seorang vaksinator yang diduga menginjeksi suntikan tanpa cairan vaksin ke murid SD.
Dalam video itu, terlihat tenaga vaksinator yang mengenakan baju berwarna merah dan rompi hitam membuka alat suntik baru dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, mengangkat lengan baju siswi SD yang akan disuntik. Selanjutnya, langsung menyuntikkan ke lengan kiri siswi itu tanpa memasukkan cairan vaksin. Kemudian, alat suntik tersebut dibuang ke dalam kotak pembuangan sampah. Sedangkan lengan bocah yang telah disuntik, langsung diberi kapas untuk menutup bekas suntikan. (dwi/ris/cnn)
