26 C
Medan
Friday, July 5, 2024

Pergantian SKPD Menuai Protes

KARO- Dua bulan dilantik sebagai Bupati Karo, kinerja DR HC Kena Ukur Karo Jambi Surbakti mulai menuai kritik. Sejumlah kebijakan yang diambil orang nomor satu di Kabupaten Karo itu dinilai tidak tepat sasaran.

Seperti disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Karo Ferianta Purba SE, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/5). Menurut politisi Partai Golkar ini, sejak dilantik 25 Maret 2011 lalu, belum ada kebijakan kongkrit ditempuh Kena Ukur untuk memajukan Kabupaten Karo. Tapi justru sebaliknya, kebijakan yang diambil malah menimbulkan kesan negatif.
Misalnya, kata dia, pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan pada awal masa jabatannya, meski orang nomor satu di Pemkab Karo ini berjanji untuk tidak melakukan pergantian hingga enam bulan masa jabatannya.

“Sangat kita sayangkan pegangkatan pimpinan SKPD yang baru itu, tidak dilakukan secara defenitif, semuanya diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt), sehingga  kinerja pimpinan SKPD tersebut diragukan kemaksimalannya dalam menjalankan tugas, karena kewenangan mereka terbatas,” ujar Ferianta.(wan)

KARO- Dua bulan dilantik sebagai Bupati Karo, kinerja DR HC Kena Ukur Karo Jambi Surbakti mulai menuai kritik. Sejumlah kebijakan yang diambil orang nomor satu di Kabupaten Karo itu dinilai tidak tepat sasaran.

Seperti disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Karo Ferianta Purba SE, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/5). Menurut politisi Partai Golkar ini, sejak dilantik 25 Maret 2011 lalu, belum ada kebijakan kongkrit ditempuh Kena Ukur untuk memajukan Kabupaten Karo. Tapi justru sebaliknya, kebijakan yang diambil malah menimbulkan kesan negatif.
Misalnya, kata dia, pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan pada awal masa jabatannya, meski orang nomor satu di Pemkab Karo ini berjanji untuk tidak melakukan pergantian hingga enam bulan masa jabatannya.

“Sangat kita sayangkan pegangkatan pimpinan SKPD yang baru itu, tidak dilakukan secara defenitif, semuanya diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt), sehingga  kinerja pimpinan SKPD tersebut diragukan kemaksimalannya dalam menjalankan tugas, karena kewenangan mereka terbatas,” ujar Ferianta.(wan)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/