23.9 C
Medan
Sunday, June 23, 2024

Akses Menuju Sekolah Masih Banyak yang Rusak

RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. ISTimewa/sumu tpos.
RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. Istimewa/sumutpos.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Akses jalan menuju sekolah di Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang memprihatinkan. Ironisnya, kondisi tersebut terdapat di sejumlah daerah seperti Kabupaten Deliserdang dan Langkat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta mengatakan, terungkapnya kondisi akses jalan sekolah-sekolah yang ditangani Pemprov Sumut tersebut, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang Dinas Pendidikan Sumut. Antara lain ke Kabupaten Langkat dan Deliserdang, baru-baru ini.

“Saat kita berkunjung dan mengumpulkan para kepala sekolah ternyata banyak masalah. Antara lain menyangkut kekurangan tenaga pendidik, dan itu bukan di daerah pedalaman malah. Kayak Deli Serdang misalnya, itu masih terjadi. Begitupun soal akses jalan menuju ke sekolah yang rusak total dan kami nilai tidak laik,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (23/6).

Salah satu sekolah, ungkap dia, berada di Jalan Pendidikan Dusun I Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Deliserdang. Di mana jalan menuju sekolah itu belum beraspal sama sekali. Kondisi tersebut diakui dia, malah sudah puluhan tahun terjadi.

“Temuan-temuan ini tentu akan jadi atensi serius kami ke depan kepada pihak pemprov dalam hal ini Disdik Sumut. Supaya ada penanganan yang dilakukan mulai tahun depan,” katanya.

Kata dia, kondisi tersebut sungguh membuat hati miris. Sebab, berada di wilayah yang tak jauh dari pusat kota dan pemerintahan di Sumut. Bagaimana pula dengan kondisi jalan menuju sekolah di daerah terpencil atau pulau terluar seperti Kepulauan Nias.

“Nah itu dia yang kita sayangkan. Padahal tidak jauh dari Kota Medan masih ada kondisi jalan menuju sekolah yang rusak total. Harusnya minimal pengerasan jalannya baguslah,” katanya.

Khusus kondisi jalan menuju SMA Negeri 1 STM Hilir itu, imbuh Hendra, sekitar satu kilometer rusak parah jalannya. Bahkan disaat hujan, kondisi jalan menjadi becek dan tidak dapat dilalui kendaraan.

“Jalan tanah dan parah betullah kondisinya. Lalu ada juga di Kecamatan Sibirubiru, Deli Serdang, sekitar satu kilometer jalan menuju sekolahnya rusak parah. Yang lebih parah lagi pun ada di Kecamatan Namorambe, di mana sekolah itu sudah kena abrasi sungai. Tanahnya malah sudah terkeruk beberapa kali dan sudah tidak mampu mereka membronjong beton penghalang air sungai. Dan tanah yang tersisa di situ sekitar 300 meter saja untuk jalan, selebihnya uda macam jurang,” ungkap ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumut itu.

Ia menambahkan, pemprov memungkinkan membantu perbaikan akses jalan tersebut melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke pemda bersangkutan. “Kan harus jalan provinsi yang diurus pemprov. Bisa aja melalui BKP disalurkan ke pemda untuk pelaksanaannya,” pungkasnya. (prn/han)

RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. ISTimewa/sumu tpos.
RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. Istimewa/sumutpos.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Akses jalan menuju sekolah di Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang memprihatinkan. Ironisnya, kondisi tersebut terdapat di sejumlah daerah seperti Kabupaten Deliserdang dan Langkat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta mengatakan, terungkapnya kondisi akses jalan sekolah-sekolah yang ditangani Pemprov Sumut tersebut, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang Dinas Pendidikan Sumut. Antara lain ke Kabupaten Langkat dan Deliserdang, baru-baru ini.

“Saat kita berkunjung dan mengumpulkan para kepala sekolah ternyata banyak masalah. Antara lain menyangkut kekurangan tenaga pendidik, dan itu bukan di daerah pedalaman malah. Kayak Deli Serdang misalnya, itu masih terjadi. Begitupun soal akses jalan menuju ke sekolah yang rusak total dan kami nilai tidak laik,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (23/6).

Salah satu sekolah, ungkap dia, berada di Jalan Pendidikan Dusun I Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Deliserdang. Di mana jalan menuju sekolah itu belum beraspal sama sekali. Kondisi tersebut diakui dia, malah sudah puluhan tahun terjadi.

“Temuan-temuan ini tentu akan jadi atensi serius kami ke depan kepada pihak pemprov dalam hal ini Disdik Sumut. Supaya ada penanganan yang dilakukan mulai tahun depan,” katanya.

Kata dia, kondisi tersebut sungguh membuat hati miris. Sebab, berada di wilayah yang tak jauh dari pusat kota dan pemerintahan di Sumut. Bagaimana pula dengan kondisi jalan menuju sekolah di daerah terpencil atau pulau terluar seperti Kepulauan Nias.

“Nah itu dia yang kita sayangkan. Padahal tidak jauh dari Kota Medan masih ada kondisi jalan menuju sekolah yang rusak total. Harusnya minimal pengerasan jalannya baguslah,” katanya.

Khusus kondisi jalan menuju SMA Negeri 1 STM Hilir itu, imbuh Hendra, sekitar satu kilometer rusak parah jalannya. Bahkan disaat hujan, kondisi jalan menjadi becek dan tidak dapat dilalui kendaraan.

“Jalan tanah dan parah betullah kondisinya. Lalu ada juga di Kecamatan Sibirubiru, Deli Serdang, sekitar satu kilometer jalan menuju sekolahnya rusak parah. Yang lebih parah lagi pun ada di Kecamatan Namorambe, di mana sekolah itu sudah kena abrasi sungai. Tanahnya malah sudah terkeruk beberapa kali dan sudah tidak mampu mereka membronjong beton penghalang air sungai. Dan tanah yang tersisa di situ sekitar 300 meter saja untuk jalan, selebihnya uda macam jurang,” ungkap ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumut itu.

Ia menambahkan, pemprov memungkinkan membantu perbaikan akses jalan tersebut melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke pemda bersangkutan. “Kan harus jalan provinsi yang diurus pemprov. Bisa aja melalui BKP disalurkan ke pemda untuk pelaksanaannya,” pungkasnya. (prn/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/