NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Utara didesak memberhentikan Cardan Syarif Nazara, SH dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara, yang juga merangkap jabatan sebagai koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
Desakan ini disampaikan oleh Daris Lahagu Pemuda Desa asal Nias Utara kepada Sumut Pos, Senin (23/10/2023).
Daris Lahagu beralasan, pengangkatan Cardan Syarif Nazara dalam jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 2 Desember 2021 yang lalu, melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Kepala BKN RI Nomor 16 tahun 2022, Peraturan BKN RI nomor 1 tahun 2020 dan peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 62 tahun 2020 tentang tata cara penetapan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah dan diluar Instansi Pemerintah.
“Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sejak 27 Februari 2017 Cardan Syarif Nazara ditugaskan sebagai koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Nias Utara hingga saat ini. Lalu pada tanggal 2 Desember 2021, Cardan Syarif Nazara dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara,” ungkap Daris Lahagu.
“Persoalan ini kita sudah menyurati BKD Nias Utara dan BKN RI, terkait ketentuan yang mengatur tata cara penugasan PNS di instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah,” tambahnya.
Daris Lahagu menegaskan, jika Cardan Syarif Nazara tetap menjalankan tugas sebagai koordinator Bawaslu Kabupaten Nias Utara, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Kabag Tata Pemerintahan di Sekretarian Kabupaten Nias Utara.
Menurutnya rangkap jabatan yang diemban oleh Cardan Syarif Nazara tidak efektif bekerja di dua instansi berbeda, apalagi kesibukan di Sekretariat Bawaslu menjelang Pemilu 2024 mendatang cukup tinggi.
“Ya, kita mendesak dan berharap kepada bapak Bupati Nias Utara untuk segera memberhentikan Cardan Syarif Nazar dari jabatannya sebagai Kabag Tata Pemerintahan di Sekretarian Kabupaten Nias Utara,” tegasnya.
“Saya imbau supaya jangan membiasakan melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan. Saya melihat masih banyak SDM yang mumpuni di Pemkab Nias Utara ini dan layak menduduki posisi tersebut,” sambungnya.
Terpisah, Kepala BKD Nias Utara Toloni Waruwu mengatakan persoalan rangkap jabatan Cardan Syarif Nazara sudah menyurati Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk klarifikasi, dan hal itu telah ia laporkan kepada Bupati Nias Utara.
“Surat kita ke Bawaslu Provinsi Sumut sudah dijawab, mereka mengacu pada PP nomor 17 tahun 2020 tidak lagi diatur mengenai mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur sebelumnya pada PP nomor 11 tahun 2017,” kata Kepala BKD Nias Utara kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (23/10/2023).
Menurut Toloni Waruwu, pihak Bawaslu Provinsi Sumut berpendapat nomenklatur koordinator Bawaslu Kabupaten/Kota tidak tergolong dalam jabatan struktural melainkan jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
“Sehingga Bentuk penghasilan yang diberikan kepada Koordinator Bawaslu Nias Utara adalah honorarium dan bukan dalam bentuk tunjangan jabatan,” katanya.
“Kalau persoalan ketidakefektifan Cardan Syarif Nazara dalam melaksanakan tugas sehari-hari silahkan ditanyakan kepada atasan langsung dalam hal ini pak Sekda. Kami sudah melaporkan juga kepada bapak Bupati, dan respon beliau bukan hanya terjadi di Nias Utara, tapi beberapa Kabupaten/Kota di Sumut juga terjadi hal yang sama,” sambungnya.
Sementara Sekda Nias Utara Bazatulo Zebua saat dihubungi Sumut Pos melalui telfon selulernya belum ada jawaban. Begitu juga pesan singkat yang di kirim Sumut Pos juga tidak dibalas.(adl/ram)
