HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan mengklarifikasi pernyataan Kepala Rutan Kelas IIb, Revanda terkait tidak adanya sentuhan pemerintah pada Covid 19 bagi warga binaan Rutan, yang hanya penyemprotan dan pemberian termogun. Itupun, setelah Kepala Rutan, Revanda menyurati Kanwil Sumut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan, malah mengingatkan, pihak Rutan Kelas IIb didaerah itu agar tidak mengeluh dalam situasi Covid 19 ini. Pihak Rutan harusnya melakukan sifat koordinasi kepada pemerintah, bukan mengeluh.
” Kalau saya lihat ini, Kalapas ini mengeluh. Harusnya mereka datang dong berkoordinasi, baik via telepon, bertatap muka bisa ke gugus tugas , apa yang bisa kami bantu, kami bantu,” kata Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit ketika disinggung soal keluhan pihak Rutan terkait Covid 19, Senin (25/5) saat dihubungi.
Dijelaskan Hotman, selama ini pihaknya telah membantu dengan memberikan penyemprotan disinfektan dan termogun, biarpun agak terlambat.
Menurut dia, bantuan yang diberikan ke Rutan berupa penyemprotan dan termogun, bukan karena surat laporan Kepala Rutan Revanda ke Kanwil Sumut, melainkan bentuk perhatian pemerintahnya biarpun agak terlambat. Disamping, penyemprotan dilakukan ke Rutan sekaligus ke masyarakat
” Selain lama, termogun yang diberikan pihaknya hanya satu buah dikarenakan keterbatasan,” jelas Hotman.
” Jadi, kalau soal karena ada laporan Kepala Rutan ke Kanwil, dengan tegas saya bilang tidak ada, itu urusan mereka dengan Kanwil,” bantah Hotman.
Hotman menambahkan, disamping itu pemerintah juga melayani pengecekan kesehatan bagi warga binaan Rutan yang datang ke Puskesmas Matiti.
” Datangnya warga binaan Rutan itu ke Puskesmas sesuai aturan tidak boleh berkerumun. Setiap mereka datang, dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Matiti dan kemudian diberikan obat berupa vitamin. Tapi sebelum dimasa Covid ini sesuai kerjasama, pihak Puskesmas yang datang ke Rutan,” bebernya.
Disinggung, sekaitan tenaga medis, kenapa tidak ada bantuan pemerintah, Hotman mengaku karena keterbatasan. Hal serupa juga, soal bilik disinfektan.
” Memang masalah tenaga medis, kita terbatas ditengah Covid ini. Kemudian, memang bilik belum ada diberikan Pemkab ke lapas, alasan bilik itu perioritas ditempatkan ke kesehatan, misal Puksesmas, RS dan tempat pelayanan publik Pemkab humbahas, karena terbatas jumlahnya,” ungkapnya.
Sekaitan itu, Hotman menyebut, pernyataan Kepala Rutan itu merupakan bentuk keluhan dan itu diakuinya melihat langsung tingkah Kepala Rutan saat berkomunikasi disela melakukan penyemprotan pertama kali di Rutan. Tanpah mengetahui, alasan yang kuat
Malah, ia menilai, keluhan Kepala Rutan ini, seakan-akan pemerintahnya yang datang melakukan penyemprotan bawahaannya. Padahal, seharusnya tidak dilakukan, namun dapat berkoordinasi dengan baik ke pihaknya.
” Saya pernah berkomunikasi dengan kalapas itu, kubilang jangan mengeluh, ini wabah , tidak harus mengeluh, ya langsung kalapas itu kulihat, merepet dia, seakan-akan kami ini bawahaannya, kok lain kawan ini, itu pikirannya saya. Harusnya, artianya hubungan baik itu harus dibina, tidak seperti ini.
” Atau misalnya, mereka datang berkoordinasi, kalau mampu ketersediaan di Pemkab, kebutuhan itu akan kita koordinasikan,” ujarnya.
Disinggug, mereka ada melakukan sifat koordinasi dengan memberikan surat ke pemkab, khususnya Dinas Kesehatan terkait Covid, Hotman mengaku tidak tahu.
Namun, Hotman menyarankan agar dilakukan tindaklanjutnya, berupa berkomunikasi via telepon atau datang. ” Andaikan mereka menyurati tentu mereka perlu juga berkomunikasi secara telepon atau mendatangi gugus tugas, biar terindentifikasi kebutuhan itu, agar bisa kami bantu, krn kamikan membantu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIb Humbang Hasundutan, Revanda menyayangkan sikap pemerintah yang menilai mereka mengeluh dalam situasi Covid19 ini.
Menurut Revanda, pernyataan yang disampaikan itu fakta, bukan karena keluhan apa yang disampaikan, Kadis Kominfo.
” Penyemprotan disinfektan yang mereka lakukan sekali, tapi setelah kami juga melakukan penyemprotan disinfektan mandiri dan kemudian telah melaporkan kepada atasan kami di Kanwil Sumut, barulah keesoknya mereka tiba dan kemudian memberkkan 1 buah termogen. Padahal, jauh sebelumnha itu, kami sudah lama bersutar ke mereka khususnya ke Dinas Pemkab Humbahas terkait Covid 19 ini,” katanya meluruskan.
Selama ini, sambung Revanda, pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemerintah Humbahas terkait Covid 19, maupun sebelum pandemik ini. Namun, sambungnya mengaku, susah untuk berkordinasi, padahal intruksi pimpinannya pihaknya harus berkordinasi karena berada diwiyalah Pemerintah Humbahas.
” Banyaklah yang telah kami lakukan secara koordinasi dengan Pemkab Humbahas. Semisal, kerjasama oleh Kemenhumham dan Menteri PUPR sudah dilakukan, namun alasan mereka tidak ada anggaran,” bebernya.
Revanda menambahkan, pemerintah selama ini dinilainya tidak memiliki perhatian kepada Rutan. Ia menyebut, mulai tidak adanya tenaga medis, yang padahal dirinya dan yang sebelumnya telah menyurati berapa kali, mulai ke Dinas Kesehatan dan RS.
” Untuk bantuan tenaga medis di Rutan Humbahas udah lama saya sampaikan ke pihak Dinkes Humbahas dan juga ke ibu Netty Simanjuntak karena saya melihat banyak tenaga medis mereka yg saya anggap bisa lebih diberdayakan khususnya diperbantukan di Rutan Humbahas, tapi sampai sekaranf belum ada tanggapan,” ungkapnya.
Selain itu, menyangkut BPJS, warga binaannya tidak dapat ditanggung oleh pihak RS. ” Terutama menyangkut BPJS, dimana di daerah-daerah lain banyak warga binaan kami udah bisa ditanggung oleh BPJS tapi untuk di RSUD Dolok Sanggul belum bisa bang,” sebutnya.
Dia juga mengaku, pelayanan di RS masih jauh dari harapan ketika binannya hendak mau berobat. Apalagi, sejak dirinya bertugas sebagai Kepala Rutan Januari 2020, tidak pernah melihat satupun tenaga medis pihak Puskesmas Matiti datang ke rutan sebelum pandemik. Malahaan, lebih sering pihaknya datang membawa warga binaannya berobat.
” Belum lagi lagi pelayanan RSUD Dolok Sanggul juga yang masih jauh dari harapan kami khususnya bagi warga binaan kami. Dimana, bila ingin mendapatkan tindakan hrs keluarga terdekat warga binaan kita datang, padahal kadang keluarga warga binaan kita jauh sehingg kadang warga binaan kami susah mendapatkan perawatan ataupun tindakan disana karena hal tersebut. Padahal, kami juga tidak masalah sebenarnya untuk menjamin, tapi kata mereka harua keluarga terdekat warga binaan kami,” katanya.
” Tapi sejak kita angkat tenaga honorer dari Poltekes Siantar sebagai tenaga medis kita, sudah jarang membawa warga binaannya untuk berobat. Dan lagian Puskesmas, sering siang saja udah tutup di Dolok Sanggul ini bang, beda dengan di daerah-daerah lain dimana puskesmas 24 jam,” ujarnya.
Dan sekarang, tambah dia, dengan susahnya pemerintah berkoordinasi, pihaknya telah menyediakan satu tim medis, menyediakan full fasilitas pengobatan, rawat inap di Rutan Humbang Hasundutan.
” Sekarang kami sudah menyediakan full fasilitas pengobatan, tenaga medis dan obat-obatan serta fasilitas rawat inap sendiri dirutan humbahas bang, karena agak sulit saya rasa berkoordinasi dengan mereka (Pemkab),” bebernya.
” Jadi sekaitan penyemprotan perlu kami luruskan lagi, setelah laporan kami ini kami sampaikan ke pimpinan Kami di Kanwil Sumut dan di Jakarta, barulah kemudian ke esokan harinya mereka datang dan melakukan penyemprotan. Padahal, Rabu tersebut sebenarnya hari libur dan rutan tutup dan mereka tanpa melalui surat menyurat, itupun tetap saya bantu mereka agar bisa masuk kerutan dan kemudian foto-foto dan tidak dimarahi oleh bupati pak,” katanya meluruskan lagi.(des)
