Rapor Merah Gatot

SUMUTPOS.CO – Salah satu massa aksi, Septian dari Badko HMI Sumut, dalam orasinya mengatakan bahwa Gatot belum mampu mengubah Sumut seperti janji-janji yang disampaikannya saat kampanye Pilgubsu lalu. Bahkan, setahun masa kerjanya, tidak ada pengaruh bagi Sumut secara siknifikan, bahkan semakin parah.

“Gatot miliki rapor merah pimpin Sumut, terbukti Sumut mengalami peningkatan angka kemiskinan dari 1.339.200 jiwa, menjadi 1.390.800 jiwa, naik 51.600 orang,” teriaknya saat berorasi.

Bahkan, ia menambahkan, bahwa kinerja Pemprovsu dalam urusan anggaran, merupakan hal terburuk dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,2 triliun tahun 2013. Selain itu, terjadinya pembengkakan dana Bantuan Dana Bawahan (BDB), dari Rp1,5 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Dengan fakta indikatif, kalau pembengkakan tersebut merupakan hasil kongkalikong antara Gubsu dengan oknum-oknum DPRD Sumut.

“Bukan itu saja, Gotot juga dituding telah melakukan pembiaran terhadap hibah dan bansos untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kairo sebesar Rp5 miliar. Dimana, peruntukannya tidak sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 maupun Pemendagri No 32 Tahun 2011,” sebutnya. Begitu juga, tambahnya, tentang indikasi korupsi belanja Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2013. Semua itu, kata Septiansyah, sebagian kecil dari permasalahan yang terindikasi telah terjadi. “Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan seluruh kasus tindak pidana korupsi tersebut ke KPK,”ungkapnya.

Budi Setiwan Siregar selaku kordinator lapangan aksi yang ditemui wartawan mengatakan bahwa aksi itu mereka lakukan adalah lanjutan dari yang lalu. Sebab, menurutnya hingga hari ini Gatot selaku gubernur belum juga mengklarifikasi atas statement yang mereka ajukan pada aksi sebelumnya. “Kami hanya ingin menegaskan bahwa Gatot harus mengklarifikasikan kepada masyarakat terhadap dugaan-dugaan korupsi terhadapnya serta bentuk realisasinya atas janji-janji politik saat ia mencalonkan diri,” ujarnya.

Kemudian Budi juga mempertanyakan tentang Grand design yang telah direncanakan oleh Gatot selama setahun terakhir dan untuk 4 tahun ke depan. Untuk itu, ia menegaskan, sebelum Gatot mengklarifikasi hal tersebut, mereka akan terus melakukan aksi turun ke jalan. Sementara itu, Anggia Ramadhan selaku Ketua Badko HMI Sumut yang diwawancara mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat Sumut terhadap korupsi yang terjadi di Sumut. Dimana menurutnya perbuatan korupsi tersebut jelas-jelas dilakukan oleh Gatot selaku pemimpin di Sumut.

Untuk itu, ia berharap kepemimpinan Gatot bisa memberi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumut, bukan untuk memperkaya diri pribadinya. Namun, tambahnya, pada kenyataannya kepemimpinan Gatot sebagai orang nomor 1 di Sumut hanyalah untuk memperkaya dirinya serta kroni-kroninya. Oleh karena itu, mereka akan membuktikannya berdsarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK. “Di situ ada namanya persoalan dana bagi hasil yang nilainya mencapai Rp2,2 triliun yang belum diselesaikan dan belum dibayarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kemudian juga persoalan dana bantuan bawah yang realisasinya adalah 2,6 triliun padahal yang disahkan di DPRD hanya sebesar Rp1,5 triliun. Hal ini kenapa bisa sampai terjadi,

sehingga pengesahan tersebut membengkak sampai Rp2,6 triliun tanpa adanya mekanisme yang benar yaitu proses paripurna,” jelasnya.

4 ANGGOTA DPRD-SU TERLIBAT

Anggi juga menyebutkan tentang adanya keterlibatan oknum-oknum anggota DPRD Sumut secara berjamaah. Dimana keempat orang tersebut akan mereka buktikan kepada penegak hukum baik kepada KPK, Kejatisu, maupun Poldasu tentang ketelibatan mereka dalam melakukan korupsi berjamaah dengan Gubsu. Dimana mereka sudah memiliki bukti yang kuat untuk bisa membuktikan hal tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.

Selain itu, terkait dengan hasil audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprovsu, Anggi merasa miris. Pasalnya, hasil audit tersebut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Sehingga dalam hal ini Anggi mengatakan bahwa ada persoalan yang tidak bisa dipertanggung oleh Gatot selaku Gubernur Sumut. (ind/deo)

SUMUTPOS.CO – Salah satu massa aksi, Septian dari Badko HMI Sumut, dalam orasinya mengatakan bahwa Gatot belum mampu mengubah Sumut seperti janji-janji yang disampaikannya saat kampanye Pilgubsu lalu. Bahkan, setahun masa kerjanya, tidak ada pengaruh bagi Sumut secara siknifikan, bahkan semakin parah.

“Gatot miliki rapor merah pimpin Sumut, terbukti Sumut mengalami peningkatan angka kemiskinan dari 1.339.200 jiwa, menjadi 1.390.800 jiwa, naik 51.600 orang,” teriaknya saat berorasi.

Bahkan, ia menambahkan, bahwa kinerja Pemprovsu dalam urusan anggaran, merupakan hal terburuk dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,2 triliun tahun 2013. Selain itu, terjadinya pembengkakan dana Bantuan Dana Bawahan (BDB), dari Rp1,5 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Dengan fakta indikatif, kalau pembengkakan tersebut merupakan hasil kongkalikong antara Gubsu dengan oknum-oknum DPRD Sumut.

“Bukan itu saja, Gotot juga dituding telah melakukan pembiaran terhadap hibah dan bansos untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kairo sebesar Rp5 miliar. Dimana, peruntukannya tidak sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 maupun Pemendagri No 32 Tahun 2011,” sebutnya. Begitu juga, tambahnya, tentang indikasi korupsi belanja Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2013. Semua itu, kata Septiansyah, sebagian kecil dari permasalahan yang terindikasi telah terjadi. “Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan seluruh kasus tindak pidana korupsi tersebut ke KPK,”ungkapnya.

Budi Setiwan Siregar selaku kordinator lapangan aksi yang ditemui wartawan mengatakan bahwa aksi itu mereka lakukan adalah lanjutan dari yang lalu. Sebab, menurutnya hingga hari ini Gatot selaku gubernur belum juga mengklarifikasi atas statement yang mereka ajukan pada aksi sebelumnya. “Kami hanya ingin menegaskan bahwa Gatot harus mengklarifikasikan kepada masyarakat terhadap dugaan-dugaan korupsi terhadapnya serta bentuk realisasinya atas janji-janji politik saat ia mencalonkan diri,” ujarnya.

Kemudian Budi juga mempertanyakan tentang Grand design yang telah direncanakan oleh Gatot selama setahun terakhir dan untuk 4 tahun ke depan. Untuk itu, ia menegaskan, sebelum Gatot mengklarifikasi hal tersebut, mereka akan terus melakukan aksi turun ke jalan. Sementara itu, Anggia Ramadhan selaku Ketua Badko HMI Sumut yang diwawancara mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat Sumut terhadap korupsi yang terjadi di Sumut. Dimana menurutnya perbuatan korupsi tersebut jelas-jelas dilakukan oleh Gatot selaku pemimpin di Sumut.

Untuk itu, ia berharap kepemimpinan Gatot bisa memberi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumut, bukan untuk memperkaya diri pribadinya. Namun, tambahnya, pada kenyataannya kepemimpinan Gatot sebagai orang nomor 1 di Sumut hanyalah untuk memperkaya dirinya serta kroni-kroninya. Oleh karena itu, mereka akan membuktikannya berdsarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK. “Di situ ada namanya persoalan dana bagi hasil yang nilainya mencapai Rp2,2 triliun yang belum diselesaikan dan belum dibayarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kemudian juga persoalan dana bantuan bawah yang realisasinya adalah 2,6 triliun padahal yang disahkan di DPRD hanya sebesar Rp1,5 triliun. Hal ini kenapa bisa sampai terjadi,

sehingga pengesahan tersebut membengkak sampai Rp2,6 triliun tanpa adanya mekanisme yang benar yaitu proses paripurna,” jelasnya.

4 ANGGOTA DPRD-SU TERLIBAT

Anggi juga menyebutkan tentang adanya keterlibatan oknum-oknum anggota DPRD Sumut secara berjamaah. Dimana keempat orang tersebut akan mereka buktikan kepada penegak hukum baik kepada KPK, Kejatisu, maupun Poldasu tentang ketelibatan mereka dalam melakukan korupsi berjamaah dengan Gubsu. Dimana mereka sudah memiliki bukti yang kuat untuk bisa membuktikan hal tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.

Selain itu, terkait dengan hasil audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprovsu, Anggi merasa miris. Pasalnya, hasil audit tersebut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Sehingga dalam hal ini Anggi mengatakan bahwa ada persoalan yang tidak bisa dipertanggung oleh Gatot selaku Gubernur Sumut. (ind/deo)