BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai mendapat kritikan dari anggota DPRD Binjai. Ini terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Gedung DPRD Binjai, Selasa (23/11) lalu.
Mulanya, yang mengkritik adalah Wakil Ketua DPRD Binjai, Syarif Sitepu. Politisi PDI Perjuangan ini meminta sikap dari Pemko Binjai soal anggaran taktis yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu, agar mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai.
Oleh Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra menyambut hal tersebut, dalam rapat paripurna. Ketua DPRD yang karib disapa Haji Kires itu, menjelaskan, kalangan legislatif mengusulkan anggaran taktis ini senilai Rp4,4 miliar.
Namun oleh Pemko Binjai, kata dia, disetujui Rp2,3 miliar. Bagi Kires, anggaran tersebut belum memenuhi. Bahkan dia menilai, sejatinya anggaran Rp4,4 miliar yang diusulkan harusnya jangan dikurangi.
“Sejauh ini, kami melihat pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin belum optimal. Masih banyak masyarakat miskin yang takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Alasan itu dikemukakannya, lantaran sering membawa masyarakat tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut. Sayangnya, pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan.
“Saya alami sendiri, pasien yang saya bawa (ke RSUD Djoelham), kalau enggak game (berakhir), (harus) dirujuk. Kalau tidak (dirujuk), game (meninggal),” beber Kires, usai rapat.
“Seharusnya kita melayani mereka sesuai UUD 34, yang menyatakan, fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Dasar hukumnya jelas. Jadi jangan takut menggunakan anggaran itu,” pungkasnya. (ted/saz)
