DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekitar 1.500 warga dari empat desa di dua Kecamatan Kabupaten Dairi mendatangi Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (25/8). Mereka unjuk rasa untuk menolak kehadiran PT Gruti.
WARGA tersebut berasal dari Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan. Kemudian dari Desa Sileuleu Parsaoran, Desa Pargambiran dan Desa Perjuangan, yang merupakan Kecamatan Sumbul. Mereka bahkan rela berjalan kaki sejauh enam kilometer, dari titik kumpul awal di Stadion Panji menuju kantor bupati.
Massa yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak tersebut datang untuk menemui Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu. Namun keinginan mereka tidak tercapai, karena Bupati Eddy KA Berutu sedang tugas luar. Kehadiran warga hanya disambut Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Dihombing, Ketua DPRD, Sabam Sibarani serta Kapolres AKBP Leonardo Simatupang.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Pangihutan Sijabat menyampaikan, aksi damai yang mereka lakukan untuk meminta Bupati Dairi membuka hati mendengarkan aspirasi mereka terkait kehadiran PT Gruti.
“Kami masyarakat yang bermukim di empat desa menolak kehadiran koorporasi maupun investor jahat termasuk PT Gruti. Kehadiran PT Gruti bukan mensejahterakan, tetapi malah merampas tanah serta lahan pertanian serta pemukiman masyarakat,” tegas Pangihutan Sijabat.
Hal sama disampaikan perwakilan Desa Perjuangan, Nurdin Simbolon (79) dan Suhardi Munthe. Menurut keduanya, masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai perani, terancam kehilangan lahan dan sumber pencahariannya mereka sebagai petani. “Lahan kami dirampas,” sebutnya.
Aksi warga tersebut mendapat pendampingan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sumatera Utara. Ketua PBHI Sumut, Zulkifli Lumbangaol pun mendesak Bupati Dairi Eddy KA Berutu segera mengajukan penciutan kawasan hutan di Desa Parbuluan 6.
“Kami menolak PT Gruti masuk dan beroperasi serta menolak segala korporasi jahat. Pemerintah harus berpihak dan melindungi masyarakat. Kami juga minta kepada TNI/Polri dan ASN menghentikan intimidasi terhadap masyarakat,” desaknya.
Kapolres AKBP Leonardo Simatupang, memastikan tidak akan ada intimidasi terhadap warga Desa Parbuluan 6 ataupun masyarakat lainya. Di tengah pandemi Covid-19 ini, Polri disebutkan siap mengawal masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Kapolres mengapresiasi masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tertib. “Jaga keamanan dan kesehatan kalian, kami akan mengawal aksi sampai selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD, Sabam Sibarani akan mengawal aspirasi untuk disampaikan ke Pemkab Dairi dan instansi terkait.
Sedangkan Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing mengatakan, Pemkab Dairi menerima tuntutan warga. Sesuai pernyataan Kapolres, wabup memastikan tidak ada intimidasi terhadap warga. “Tidak ada penggusuran. Kami akan sesegera mungkin menyelesaikan tuntutan masyarakat,” janjinya.
Masalah penciutan kawasan hutan, memang bukan kewenangan Pemkab Dairi. Namun pihaknya akan tetap memindaklanjuti tuntutan warga.
Diakhir unjuk rasa, masyarakat menyodorkan kertas dan meminta Bupati Eddy KA Berutu dan Ketua DPRD, Sabam Sibarani menandatangani surat pernyataan mendukung penuh perjuangan kelompok tani petani Marhaen Desa Parbuluan VI.
Ketika surat pernyataan disodorkan, Ketua DPRD Sabam Sibarani dan Wabup Jimmy AL Sihombing, meminta supaya masyarakat bersabar menunggu Bupati Eddy KA Berutu pulang tugas luar. Jimmy berjanji, akan menyampaikan kepada Eddy permintaan masyarakat.
Begitu juga dengan Sabam berjanji, surat pernyataan akan segera ditandangani dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati dan Forkopimda. Aksi damai mendapat pengawalan dari Polres Dairi.
Kapolres AKBP Leonardo Simatupang memberikan perhatian terhadap ibu-ibu serta anak-anak yang ikut unjuk rasa, dengan memerintahkan personil Polwan membagikan air mineral. (rud/dek)
