Ketua DPP Partai Demokrat
MEDAN – Kekosongan posisi kepala daerah terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat paska-operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Remigo Yolanda Brutu, Minggu (18/11) pekan lalu. Kini, kabupaten yang resmi berdiri pada 25 Februari 2003 itu dipimpin seorang Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang dijabat Sahat Banurea.
Guna mengisi kekosongan kepala daerah di Pakpak Bharat ini, Partai Gerindra salah satu pengusung pasangan Remigo Yolanda Brutu dan Maju Ilyas Padang di Pilkada Pakpak Bharat 2015 lalu, mengaku segera membangun komunikasi dengan partai koalisi lain guna membahas siapa yang akan menggantikan posisi bupati dan wakil bupati paska-ditahannya Remigo Yolanda Berutu serta meninggalnya Maju Ilyas Padang, Februari 2018 lalu.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Robert Lumbantobing mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Ketua DPC Pakpak Bharat untuk membicarakan langkah-langkah untuk menentukan siapa yang akan diusulkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat. “Kita akan panggil Ketua DPC Pakpak Bharat untuk membicarakan bagaimana sikap partai,” ujar Robert, Minggu (25/11).
Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan instruksi kepada Ketua DPC Gerindra Pakpak Bharat Manasehat Manik, agar membangun komunikasi dengan partai lainnya yang juga pengusung pasangan Remigo-Maju pada Pilkada 2015 silam. “Sejak kemarin kita sudah sampaikan ke Ketua DPC yang juga anggota DPRD Pakpak Bharat untuk membicarakannya dengan partai koalisi,” sebutnya.
Meski kursi partai Gerindra hanya satu di DPRD Pakpak Bharat, namun kadernya itu merupakan senior yang masih bisa memberikan saran Sehingga, sebelum disampaikan ke pimpinan partai di tingkat atas, pembahasan lintas partai diserahkan kepada pengurus di daerah. “Untuk itu kita serahkan sepenuhnya kepada DPC di sana (Pakpak Bharat). Karena yang akan berkomunikasi itu mereka, untuk menentukan siapa yang akan diusulkan nanti,” pungkasnya.
Demokrat Fokus Plt Ketua DPC
Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, dalam kejadian sejenis kasus Pakpak Bharat ini, mekanisme di Partai Demokrat untuk sementara waktu akan ditunjuk Plt Ketua DPC dulu. Dan saat ini DPP sedang bekerja memproses itu. “Mengenai siapa namanya kita tunggu beberapa waktu ke depan ini,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (25/11).
Hal ini disampaikan Jansen, menyikapi soal pengusulan nama kader mereka sebagai pengganti Bupati Pakpak Bharat nonakti, Remigo Yolanda Berutu, paskaditetapkan tersangka oleh KPK. “Tapi yang pasti, sebagaimana preseden penetapan Plt ditempat lain diwaktu yang lalu-lalu, dalam mengisi jabatan Plt ketua ini DPP akan mempertimbangkan seluruh kader potensial yang dimiliki Demokrat disemua tingkatan. Baik yang ada di pusat, daerah termasuk juga tentunya kader kami yang ada di Pakpak Bharat,” katanya.
Jansen menyebutkan, di Pakpak Bharat sekarang ini mereka punya lima kader sekaligus anggota dewan. Walau satu orang beberapa waktu lalu, atas nama Dosma Anakampun baru meninggal dunia, dari empat anggota dewan yang ada, kader Demokrat Sonny Berutu menjabat Ketua DPRD Pakpak Bharat. “Ada lagi Serru Berutu, ketua fraksi partai kami di sana sekaligus Ketua Komisi, Habonaran Cibro, Ronald Lubis dan lainnya. Mereka ini semua tentulah kader-kader terbaik kami di sana,” katanya.
Sesudah menilai nama-nama terbaik disemua tingkatan ini, sambung dia, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi DPP Demokrat akan segera menetapkan Plt Ketua DPC Pakpak Bharat. “Kita tunggu ya,” katanya.
Disinggung mekanisme usulan pengganti Remigo Berutu sebagai Plt bupati, pihaknya menilai, hal itu masih terlalu jauh. Karena saat ini PD ingin membereskan internal mereka dulu, sebelum menuju tahapan dimaksud. “Masih jauh itu. Kami beresi partainya dulu. Karena pengusul juga kan partai. Jadi masih ngurus Plt Ketua DPC dulu,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Ketua Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP atas sosok pengganti Remigo sebagai Ketua DPC Demokrat Pakpak Bharat, dan juga Plt bupati. Menurutnya, sejauh ini mekanisme tersebut sedang tahapan pematangan di DPP. “Kita serahkan semua Ke DPP untuk mencari penganti sesuai masukan dari DPD, dan masih tahap pematangan,” katanya singkat melalui WhatsApp, kemarin.
Sebelumnya, DPRD Pakpak Bharat bergerak cepat mencari solusi agar kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Kamis (22/11) lalu, Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu mengaku tengah berkonsultasi dengan Kemendagri di Jakarta. Sedangkan pimpinan DPRD lainnya, berkonsultasi dengan Pemprov Sumut mengenai permasalahan tersebut.
Meski, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menunjuk Sekda Pakpak Bharat, Sahat Banurea Plh Bupati, Sonni menilai itu belum cukup. Menurutnya, seorang Plh Bupati tidak bisa mengambil kebijakan strategis di pemerintahan. Apalagi dalam waktu dekat akan ada agenda pembahasan Rancangan APBD 2019 yang akan diputuskan Pemkab Pakpak Bharat bersama-sama DPRD.
Politisi Partai Demokrat inipun berharap, kondisi kekosongan pemimpin di Pemkab Pakpak Bharat segera berakhir, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat dapat kembali normal. (bal/prn)
