HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, terkesan kurang serius membantu tenaga pengajar dalam hal ini guru honor di daerah itu.
Pada rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020, tak satupun dari enam fraksi menyinggung soal upah yang diterima guru honorer SMP dan SD yang jauh dari UMK Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp2.524.032,77.
Dari amatan wartawan, Jumat (22/11) lalu, sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam pemandangan nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2020, yang sebelum disahkan bersama-sama untuk menjadi Peraturan Daerah.
Keenam fraksi itu, yakni dua fraksi gabungan, 4 fraksi tersendiri. Antara lain, Fraksi Persatuan Solidaritas dan Fraksi Gerindra Demokrat. Sedangkan, fraksi tersendiri, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem dan Hanura.
Dari masing-masing enam fraksi, hanya menyinggung masalah virus babi, pertanian, peternakan dan masalah pengangkatan jabatan. Tanpa, menyinggung soal gaji dan insentif guru honor yang terkesan masih minim dan tidak sesuai UMK Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 sebesar Rp 2.524.032,77.
Ketika disinggung, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol, enggan menanggapi. “ Tidak sampai ranahku ke situ, hak fraksi masing-masing ke situ,”,” ujar Ramses saat dihubungi, Senin (25/11).
Ramses yang disinggung sebagai Politisi Partai PDI Perjuangan, juga enggan mengomentari. “Tanya ke Ketua Fraksi lah si Kepler,” elaknya sembari mengaku lagi menuju Medan.
Sementara, Guntur Simamora, Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas mengaku tidak tahu upah yang diterima tenaga pengajar di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Malah, Politisi dari Partai Perindo ini, menyinggung sekaitan honor tenaga pengajar itu apakah bermasalah. “Kenapa informasi honor rupanya, sebab kita enggak dapat informasinya,” katanya via telepon.
Selain itu, Guntur ketika disinggung, apakah upah yang diterima sesuai amatannya, Guntur juga mengaku tidak tahu. “ Tidak tahu aku informasinya,” katanya.
Namun, seiring hal itu menjadi permasalahaan, pihaknya, kata Guntur, akan membahas dirapat mereka. “Tapi dirapat nanti kita kerjalah, karena kalau itukan masih ada peluang persoalan kesejahteraan, masih bisa dinaikkan kalau itu dipersoalkan,” ujar Guntur.
Sama halnya juga, Poltak Purba dari Fraksi Persatuan Solidaritas menyampaikan luput masalah upah guru honor. “ Kita tidak fokus ke sana, tidak kita angkat itu, kita fokus ke enam item yang menjadi prioritas,” katanya via telepon.
Politisi Partai PSI ini tidak menyinggung, mengaku karena tidak mengingat. “ Mungkin tidak ingat aja ke sana,” katanya yang mengaku lagi di Medan.
Disinggung, apakah tahu berapa upah guru honor dari asal pemilihannya daerah Baktiraja, Poltak pun juga mengaku tidak tahu. “ Belum tahu, belum kita panggil, karena upah honor itu tergantung dinasnya masing-masing,” imbuhnya.
“Aku belum melakukan rapat dengar pendapat, itu tergantung dinas masing-masing lae, berapa upahnya, dinas pendidikan berapa honor mereka, saya memang agak milah-milah. Jadi, jujur aja maish luput terkait guru honor,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD 173395 Lebinter Lumbangaol mengaku masih minimnya upah tenaga honor yang diterima oleh pihaknya. Dan, upah itu diambil dari berapa persen dana BOS yang diterima sekolahnya. “ Rata-rata Rp 700 ribu perbulan dan itu berapa persen dari dana BOS,” imbuhnya.
Diapun berharap, karena masih minimnya upah tenaga guru honornya, pemerintah sigap untuk mengatasi persoalan itu. “ Iya kalau bisa lebih bagus diperhatikan, karena hanya itu kemampuan kita untuk membayar tenaga guru honor kita,” katanya sembari menambahkan sebanyak enam orang tenaga guru honornya yang mengajar disekolah tersebut.
Itu juga dibenarkan oleh, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Dolok Sanggul, Resmina Sinaga. Dia mengungkap, bahwa pihaknya untuk membayar upah guru honornya sebanyak lima orang masing-masing Rp 350 ribu perbulan.
Namun, selama ini mereka dibayar per triwulan sesuai aturan dari dana BOS. “ Dihitung perjam, tapi gajinya pertriwulan dari dana BOS,” ujar dia sat dihubungi.
Seiring dengan itu, dia berharap, pemerintah pusat dan kabupaten serta anggota dewan untuk dapat memperhatikan upah tenaga guru honorer yang ada di Humbang Hasundutan ini. Sebab, dia merasa upah yang diterima para guru honorer tidak memadai.
“ Iya ditolonglah , kalau bisa ada maunya kesepakatan usulan dari bawah dengan perhatian pemerintah setempat ke pusat terkait tenaga honor. Apalagi pemerintah setempat sudah tahu berapa gaji guru honor, sebab terus ada laporan kita kesana keadaan guru tenaga pengajar,” harapnya.
“Akhir-akhir ini juga pemerintah setempat sudah meminta data non pns dan itu sudah kita laporkan, jadi mudah-mudahan ada perhatian ke mereka,” imbuhnya menambahkan.(mag-12/han)
