Kabar mengenai potensi pemberhentian guru honorer pasca terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sempat memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik di Sumatera Utara. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipecat akibat kebijakan tersebut.
Nasib ribuan guru honorer di Sumatera Utara kini berada dalam ketidakpastian setelah mereka diketahui tidak tercatat dalam database resmi pemerintah. Kondisi ini membuat para tenaga pengajar tersebut tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan terancam kehilangan kepastian status maupun kesejahteraan.
Puluhan guru honorer di Kabupaten Langkat, didampingi LBH Medan dan Kontras Sumut menggelar unjuk rasa di Kejatisu. Dalam aksinya, mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat serta meminta Plt Bupati Langkat diperiksa.
Kabar gembira bagi para guru yang belum sarjana, namun sudah lama mengabdi, akan diangkat menjadi ASN. Pemerintah bakal menerbitkan aturan baru terkait pengangkatan guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah tersebut.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan, sejumlah capaian pembinaan guru dari beragam aspek. Dari aspek status kepegawaian, misalnya, saat ini lebih dari setengah juta guru honorer telah diangkat menjadi ASN PPPK.
Tiga dari lima mantan guru honorer di SD Negeri 066655, Jalan H.M. Yakub No.38, Pinang Baris Medan, mengadukan nasibnya ke kantor DPRD Kota Medan, Senin (24/7/2023). Kedatangan mereka disambut langsung Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala.
Guru honorer di Kota Medan yang memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK) hingga saat ini masih sangat banyak. Mirisnya lagi, masih cukup banyak para guru honor yang mendapatkan gaji di bawah Rp500 ribu per bulannya, khususnya yang bertugas sebagai tenaga pendidik di sekolah negeri.
ak menerima gaji sesuai laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 064959 Pasar Merah Timur, Marpaulina Simamora mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, Senin (14/3).
Sebagian besar status guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Karo masih berstatus honorer. Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi para guru honorer juga dinilai tidak tepat sasaran.
UNJUKRASA: Ratusan guru honorer Karo saat berunjukrasa di Kantor Disdik Karo guna menunutut agar mereka diangkat menjadi ASN.
deo/SUMUT POS
KARO, SUMUTPOS.CO - Ratusan guru honorer...
Disdik Janji Bayar Sebelum Natal
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Sepanjang tahun 2019 atau hampir satu tahun lamanya, seluruh guru honorer tingkat SD dan SMP di Kota...
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan memperhatikan nasib guru honorer. Karena, bila anggaran mencukupi, Pemko Medan akan menaikkan insentif guru honor. Hal...
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO - DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, terkesan kurang serius membantu tenaga pengajar dalam hal ini guru honor di daerah itu.
Pada rapat pembahasan Rancangan...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pihaknya telah mengusulkan mengangkat 100.000 orang guru honorer menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS)....
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan 736 ribu guru honorer dipertanyakan tenaga K2 (kategori dua). Pasalnya, hingga saat ini ada 439 ribu...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harapan guru honorer kategori 2 (K2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) makin terbuka lebar tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pengangkatan masal guru honorer menjadi CPNS masih menyisakan masalah. Yakni terkait batas usia saat pendaftaran. Di dalam UU 5/2014 tentang...
SUMUTPOS.CO - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) melakukan Own Motion Investigation atau sebuah kajian cepat tentang nasib guru honorer di sekolah negeri. Kajian...
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Guru honor SMA dan SMK dapat bernafas lega. Pasalnya, honor mereka yang sebelumnya tidak tertampung di APBD Sumut 2017, kini sudah...
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Guru honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Medan menuntut diangkat menjadi aparatur sipil negara...
SUMUTPOS.CO - Pasca keluarnya Permendikbud 8/ 2017 tentang Juknis Dana BOS, gaji seluruh guru honorer menjadi tersendat karena adanya beberapa aturan baru yang harus...
SUMUTPOS.CO - Forum Guru Honorer Program Sarjana Kependidikan Guru mendesak Wali Kota Binjai Muhammad Idaham untuk mengeluarkan Surat Keterangan (SK). Tujuannya, agar Forum Guru...
SUMUTPOS.COÂ - Kebijakan pengalihan guru SMA dan SMK ke provinsi, tampaknya tidak berpengaruh dengan guru honorer di Kota Medan. Sebab, beberapa sekolah selama ini...
LABUHANBATU, SUMUTPOSC.CO- Terkendala regulasi payung hukum, sebanyak 400 tenaga guru honorer di 15 SMA dan 7 SMK di Kabupaten Labuhanbatu, terancam tak gajian.
"Iya, memang...
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah ratusan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun belum lama ini menghenyak khalayak. Pasalnya, Bupati Simalungun...
