HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Alat berat jenis beko milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDBD) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, diam-diam disewakan kepada salah seorang warga di daerah Samosir untuk pembukaan jalan.
Kepada wartawan, bermarga Manullang, pegawai lepas BPBD, selaku operator beko mengatakan, alat berat yang disewakan oleh dinasnya tersebut, untuk membuka jalan di lokasi tanah milik salah seorang warga di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
Dia mengakui, telah mengoperasikan alat berat tersebut kurang lebih 2 minggu. “ Kurang lebih 2 minggu, tapi saya tidak tahu itu lahan milik siapa,” kata marga Manullang ini, saat dihubungi.
Menurutnya, selaku operator, dirinya hanya disuruh untuk membawa dan mengerjakan lahan tersebut oleh dinasnya. Tanpa mau menyebut, di lahan milik siapa.
Katanya, dia memulai pekerjaan itu, kurang lebih sudah 2 minggu dibulan September ini di lokasi tersebut dengan upah yang didapat minim. “ Kalau berapa dapat, upah biasa lae,” kata dia.
Selama beroperasi, beko milik dinasnya itu ditanggung oleh pemilik lahan, mulai bahan bakar dan juga kerusakan. “ Kalau minyak penyewa lae,” ujarnya.
Warga Dolok Sanggul ini, tidak tahu kapan selesai pekerjaan pembukaan jalan tersebut.
Sayangnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat Tumbur Hutagaol yang dikonfirmasi melalui WhatsAPP (WA) dan SMS meski dibaca soal alat beratitu bisa di lokasi milik warga, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mengaku kecewa, karena hampir 2 tahun realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa alat berat yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) minim.
“Pantasan saja minim, karena diam-diam disewakan,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Moratua Gajah.
Moratua mengatakan, pihaknya memang mendapat kabar terkait penyewaan sejumlah alat berat berupa beko, eskavator kepada masyarakat umum. “ Memang kita ada dapat info kerap penyewaan alat berat, bukanya hanya di BPBD, juga di Dinas PUPR ada,” katanya.
Padahal, kata Moratua, jika dihitung sesuai potensi sewa satu unit alat berat saja mampu menghasilkan pendapatan daerah per tahunnya Rp 1 miliar lebih. Namun, kenyataannya, menurut Moratua, realisasi PAD dari sewa alat berat hanya disetorkan Rp300 juta pada tahun 2018 lalu dari Dinas PUPR. (mag12/han)
