MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berkomitmen memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah di sejumlah kabupaten dan kota pada tahun anggaran 2022. Selain dari APBD Sumut dana pinjaman coba dimaksimalkan Edy di tahun depan untuk melakukan pekerjaan dimaksud.
“Saya sangat paham betul, hampir seluruh masyarakat Sumut mengeluhkan jalan Provinsi Sumut. Seperti halnya kunjungan kerja saya (baru-baru) ini. Saya naik mobil bagus saja merasakan sakitnya melintasi jalan provinsi yang rusak. Kondisi ini juga berdampak kepada mobilitas masyarakat. Saya sangat paham,” katanya kepada wartawan, Minggu (26/9).
Pekan lalu, Gubsu Edy didampingi Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Diakuinya, hampir seluruh masyarakat dan pemerintah daerah meminta untuk segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak di masing-masing daerah tersebut.
“Tapi persoalannya uang (Pemprovsu) ini tidak cukup untuk membiayai itu semua. Perlu saya sampaikan, jalan Provinsi Sumut tidak hanya jalan terpanjang di Indonesia, bahkan di dunia. Total panjang jalan Provinsi Sumut berdasarkan data BPS 23 April 2021, sepanjang 3.005,65 km. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah hanya sekitar 2.490 km. Provinsi Jawa Barat sepanjang 2.300 km. Dan Jawa Timur lebih pendek lagi hanya sekitar 1.421 km,” terangnya.
Ironisnya, walaupun jalan Provinsi Sumut paling panjang, anggaran untuk infrastruktur itu setiap tahun hanya tersedia sekitar Rp300 miliar. Dengan anggaran tersebut menurut Informasi yang diterima Edy, hanya mampu menangani 60 km jalan provinsi dengan kondisi rusak parah, sedang maupun ringan.
Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya pandemi Covid-18 yang menerpa Indonesia termasuk Sumut. Sehingga ketersediaan anggaran yang sangat minim untuk infrastruktur jalan tersebut harus kembali terpangkas karena refocusing atau realokasi APBD Sumut.
Namun begitu, menyadari akan pentingnya infrastruktur yang baik untuk masyarakat, mantan Pangkostrad akan berupaya keras memimalisir persoalan jalan buruk di Sumut. Bahkan Edy mengatakan, pada 2022 jalan provinsi di sejumlah kabupaten/kota akan mendapat perhatian serius pihaknya.
“Kalau mengandalkan APBD sangat sulit bisa mengatasi jalan kita itu. Mudahan-mudahan tahun 2022 kita akan memulainya. Tentu dengan jalan meminjam. Mudah-mudahan, sudah ada yang mau ngasih pinjaman sekitar Rp4,5 triliun. Mari sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kemudahan bagi kita. Tapi saya mau, jalan yang sekarang ini (lebarnya) hanya 4-5 meter harus jadi 6 meter. Dan anggaran itu tidak termasuk untuk pembebasan lahan,” terang mantan Pangdam I/BB itu.
Selain menanggapi jalan provinsi, Edy juga menyambut baik harapan Bupati Taput, Nikson Nababan yang bakal membuka jalan untuk mempersingkat waktu pengiriman komoditi hasil bumi dari Taput lewat Sei Mangkei-Labuhanbatu. Jalan alternatif itu masuk dari perbatasan Tapanuli Selatan (eks pecahan Taput dan Tapteng), di mana nantinya semua komoditi masuk dari Kecamatan Garoga tembus Sei Mangkei memotong waktu 4 jam jika biasanya pengiriman lewat Belawan.
“Silakan nanti koordinasikan dengan OPD terkait di Sumut dan kabupaten lainnya. Saya yang seperti ini tentu sangat mendukung. Provinsi dan kabupaten/kota memang harus bersinergi untuk sama-sama membangun Sumut ini untuk kesejahteraan rakyat. Segera bentuk tim, setelah itu langsung survey,” pungkasnya. (prn)
