TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani, menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yang dilaksanakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Hotel Amanda Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (26/10/2023).
Syarmadani mengungkapkan, walaupun Kota Tebingtinggi memiliki luas wilayah yang tidak begitu luas, namun Harmoni sudah ada sejak lama di Kota Tebingtinggi.
“Berdasarkan cerita-cerita yang ada, Kota Tebingtinggi ini dengan keberagaman agama, suku penduduknya, kami juga mempunyai tugu revolusi mental. Dan kami sudah 2 kali berturut menerima duplikat bendera pusaka dengan sertifikat dari istana (Pemerintah Pusat),” kata Syarmadani.
Menurut Syarmadani, seiring dengan pergerakan dinamika, internet, sosial media, adanya sebuah kearifan lokal yang masih tetap terjaga di Kota Tebingtinggi, dengan filosofi Melayunya.
“Mudah-mudahan, dengan wawasan yang ada, keilmuannya mampu menterjemahkan, bahwa keunggulan daerah tidak lagi menjadi kompetensi yang negatif. Dengan Harmoni yang diperbarui, semakin memperkuat dan berdampak nyata pada masyarakat, khususnya di Kota Tebingtinggi,” harap Syarmadani.
Sebelumnya, dalam laporan panitia yang disampaikan Plt Direktur Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan PUK, Kemendagri RI, Aang Witarsa, bahwa berbicara Indeks Pengukuran Harmoni Indonesia menyangkut 4 aspek, tidak bersifat final namun bagaimana bisa kita mengukur apa yang menjadi isu strategis terkait dengan tugas fungsinya.
“Pertama aspek ekonomi, kedua aspek sosial, ketiga aspek budaya dan aspek keempat keberagaman atau moderasi beragama. Bagaimana kita bisa membedakan urusan-urusan pemerintahan umum, yang di dalamnya menguatkan aspek-aspek tersebut,” ujar Aang Witarsa.
Aang Witarsa berharap adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen, baik jajaran pemerintah daerah, utama Kesbangpol, maupun masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, sehingga ada keseimbangan bagaimana mengukur Indeks Harmoni Indonesia.
“Bukan hanya perspektif, persepsi pemerintah daerah, namun bagaimana masyarakat bisa menilai, mengukur dan benar merasakan. Sehingga hasil kajian, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, menjadi output melibatkan stakeholder yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Aang Witarsa.
Pemaparan narasumber dari tim IHAI, Herie Saksono selaku Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDN), Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (ORTKBEKM) pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kemudian Jadi Suriadi selaku Direktur Wellbeing Institute, Prof Ayub Muktiono dan Asep Kususanto selaku Widyaiswara pada Bappenas sekaligus Dosen pada Universitas Tangerang Raya.
Untuk informasi dan diketahui, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, dengan mengisi Riset Publik : Harmoni ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagaman pada googleform, melalui link https://forms.gle/JxP2rub5qWpRKVe48. (ian/ram)
