MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) terus berjuang menggolkan konsep yang mereka susun dalam mengatasi kemacetan di jalur Medan-Berastagi dengan membangun jalan tol atau jalan layang. Jika sebelumnya ICK telah memaparkannya ke Kementerian PUPR di Jakarta, kini mereka memaparkan konsep tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi pun menyambut baik konsep penyelesaian kemacetan Jalan Medan-Berastagi yang ditawarkan ICK dengan membangun jalan tol Medan-Berastagi ini. Apalagi, kemacetan merupakan salah satu persoalan yang kerap dialami setiap daerah, termasuk Sumut. Edy pun yakin, rencana itu dapat menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi pada jalur lintas yang menghubungkan beberapa kabupaten/kota di Sumut itu.
“Ini sangat baik sekali, karena ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi pada jalan tersebut,” ujar Edy saat menerima audiensi ICK yang dipimpin Budi Sinulingga, di ruang kerjanya, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (27/2).
Selain itu, katanya, bila rencana ini bisa diwujudkan akan menjadikan masyarakat Kabupaten Karo lebih sejahtera. “Masyarakat Kabupaten Karo akan lebih sejahtera, karena hasil alamnya yang terkenal berupa sayuran dapat dijangkau dan disalurkan lebih cepat dengan perbaikan infrastruktur ini,” katanya.
Karenanya, ia mengajak kepada ICK untuk segera menyusun konsep jalan layang atau jalan tol terkait solusi kemacetan tersebut. “Mari kita bersatu, Pemprovsu punya anggaran. Apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran ini dan apa yang bisa para cendikiawan gambarkan tapi riil, bukan seremonial,” katanya menambahkan Pemprovsu akan menindaklanjuti akan rencana tersebut.
Edy juga mengharapkan masukan-masukan yang dapat membangun Provinsi Sumut tidak hanya didapat dari ICK Sumut, namun lebih banyak lagi dari masyarakat. “Pemprov masih memerlukan banyak masukan dari masyarakat untuk membawa Sumatera Utara ini lebih baik kedepan,” ujarnya.
Ketua ICK Sumut Budi Sinulingga sebelumnya mengatakan, beberapa konsep memang telah disusun pihaknya, salah satunya konsep penyelesaian permasalahan kemacetan jalur Medan-Berastagi. “Ini sudah sangat parah, sering macet lima hingga tujuh jam. Macet yang terakhir bahkan hingga sepuluh jam,” katanya.
Konsep ini, lanjut dia, sudah disusun ICK Karo dan telah memaparkannya di kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Kementerian pada kesempatan itu, ungkapnya, menyambut positif. “Tetapi kami merasa bila bapak gubernur Sumut bisa mengadakan kunjungan ke Kementerian PUPR, kemungkinan ini akan segera diproses,” ujarnya.
Dibahas di Rakornas
Sebelumnya, Komisi D DPRD Sumut sudah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR pada 7 Februari lalu. Kesimpulannya, Kementerian PUPR menyambut positif rencana ini. Anggota Komisi D DPRD Sumut, Aripay Tambunan mengatakan, hal yang mereka sampaikan ke Kementerian PUPR waktu kunker lalu, tidak sebatas wacana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi saja, juga rencana pembangunan jalan alternatif Deliserdang-Karo. “Inikan beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya, dimana turut melibatkan stakeholder terkait, maka dari itu kita tidak lanjuti bersama ke pusat,” katanya menjawab Sumut Pos, tadi malam.
Kementerian PUPR, sebutnya, sudah menampung usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Bappenas dan BBPJN II Kementerian PUPR Sumut. “Rencana Rakornas Maret mendatang, supaya nanti bisa menjadi prioritas usulan kita tersebut,” katanya.
Politisi PAN ini menambahkan, pihaknya juga bakal agendakan kunker lanjutan ke Kementerian LHK guna membicarakan masalah izin kawasan hutan yang akan terpakai untuk pembangunan jalan tersebut. “Karena kan ada hutan lindung yang mesti dipinjampakaikan atau diminta. Pada prinsipnya Kemen PUPR kemarin sudah oke dengan usulan tersebut,” ujarnya.
Urgensi soal pembangunan jalan tol Medan-Berastagi ini sebelumnya juga pernah ditegaskan Anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli. Meski begitu diakuinya, soal pembebasan lahan untuk rencana pembangunan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat banyak melewati kawasan hutan lindung yang tentu dibutuhkan izin dari kementerian terkait. “Tapi kalau tidak dimulai, tentu rencana itu tidak akan pernah jadi juga. Makanya harus dimulai. Paling tidak dari FS (field study) dulu ada dibuat,” katanya.
Hemat politisi Partai NasDem itu, kebutuhan masyarakat bila dilihat sesuai kenyataannya sekarang ini, wacana pembangunan jalur tol Medan-Berastagi lebih prioritas dibanding ruas tol Kisaran-Rantauprapat dan Tebingtinggi-Siantar, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Jadi begini, supaya fair dan adil, maunya dibuat lagilah kajian teknis lintas harian antara jalan tol Tebingtinggi-Kualatanjung dan Tebingtinggi-Siantar, dengan lintas harian untuk wacana jalur tol Medan-Berastagi. Mana yang angkanya tertinggi, bisa dari aspek volume kendaraan yang melintas atau lainnya, jika diperoleh angka terbanyak itu jadikan skala prioritas,” katanya. (prn)