DAIRI, SUMUTPOS.CO – Hingga akhir April 2023 ini, masih banyak desa di 15 kecamatan, Kabupaten Dairi, belum bisa mencairkan Dana Desa (DD), karena tidak menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dari 161 desa di 15 kecamatan, baru 98 desa bisa mencairkan DD, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Begitu juga untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten Dairi, baru 80 desa bisa mencairkan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Dairi, Agel Siregar membenarkan, masih 98 desa yang bisa mencairkan DD. Menurutnya, keterlambatan pencairan karena kepala desa belum menyelesaikan penyusunan APBDesa.
“Akibatnya, mereka (kepala desa) serta perangkatnya, sampai sekarang masih ada yang belum gajian,” ungkap Agel, Kamis (27/4).
Agel juga menjelaskan, adapun kecamatan yang sudah bisa mencairkan DD dan ADD, yakni Sidikalang, Sumbul, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir, dan Tanah Pinem. Sementara Silima Pungga-Pungga dan Siempat Nempu, sudah 100 persen desanya bisa mencairkan DD maupun ADD.
Sementara itu, kecamatan yang belum ada mencairkan sama sekali, yakni Parbuluan, Sitinjo, Silahisabungan, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Pegagan Hilir, serta Lae Parira.
Agel mengatakan, keterlambatan pencairan DD dan ADD mempengaruhi penyerapan APBD. Kelemahan ini ada di pemerintahan desa.
“Karena penyusunan APBDesa yang dilakukan kepala desa, harus dievaluasi lagi oleh camat. Keterlambatan, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman kepala desa,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan terkait penyusunan APBDesa kepada kepala desa.
“Jumlah DD Dairi TA 2023, mencapai Rp131,668 miliar. Dan ADD sebesar Rp62 miliar lebih,” pungkas Agel. (rud/saz)
