STABAT, SUMUTPOS.CO – Peristiwa menghebohkan terjadi di Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjungpura, Langkat, Kamis (26/4/2024) malam. Puluhan masyarakat menggeruduk kantor desa karena diduga buntut dari perselingkuhan yang dilakukan kepala desa berinisial NH.
Informasi dirangkum, NH diduga berselingkuh dengan istri yang bersuami berinisial AR. Dugaan perselingkuhan terungkap atas beredarnya video NH yang mendapat kejutan kue ulang tahun dari AR.
Dalam video berdurasi 30 detik, NH disulangi AR dengan kue ulang tahun di sebuah kamar yang belum diketahui persis lokasinya. Video tersebut juga cepat beredar luas di tengah masyarakat.
Bahkan, menjadi perbincangan hangat masyarakat di Kecamatan Tanjungpura, Langkat. Disebut-sebut AR adalah istri dari seorang pria yang bekerja sebagai perangkat desa di sana.
Namun kini, suami AR diduga sudah dinonaktifkan oleh NH. “Dulu di kantor desa, sekarang sudah tidak lagi. Kabarnya dipecat kades,” ujar seorang masyarakat yang menolak identitasnya ditulis, Minggu (28/4/2024).
Puluhan masyarakat menyegel Balai Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjungpura, Langkat diduga lantaran kesal dan sebagai bentuk meluapkan amarah mereka atas perilaku sang kades. Berondong-bondong masyarakat datang dan kemudian menyegel pintu masuk balai desa dengan dua kertas karton.
Karton pertama bertuliskan: kami masyarakat Desa Serapuh Asli tidak mau memiliki kades yang selingkuh dengan istri orang. Turunkan kades sebelum kami makan bolu ultah. Karton kedua bertuliskan: kami masyarakat Desa Serapuh Asli menonaktifkan kantor desa ini sementara waktu, sebelum adanya keputusan dari Bupati Langkat.
Sementara, Camat Tanjungpura, M Nawawi mengamini, masyarakat sempat menyegel Balai Desa Serapuh Asli. Namun, kata dia, kini kondisinya sudah kembali normal.
“Kondisinya sudah normal, pelayanan kantor desa sudah berjalan kembali,” kata pria yang akrab disapa Nawi ini.
Dia menambahkan, unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan hingga Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) hingga pemerintah desa juga telah mencopot karton yang menyegel balai desa tersebut. “Kami telah membuka segelnya, agar masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat tetap mendapat pelayanan,” ujar dia.
Soal desakan masyarakat untuk copot NH, kata Nawi, hal tersebut ada mekanisme dan aturannya. “Kita tunggu saja. Artinya, kita dari kecamatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kita secara lisan juga sudah memberitahukan ke Dinas PMD. Dan di dalam hal ini yang berperan BPD, kita menunggu lah apa tindaklanjut dari BPD. Proses tetap berjalan,” tukasnya. (ted/tri)
