25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kendaraan Diputar Balik selama Lebaran, Siantar Tertinggi, Medan Nihil

PUTAR BALIK Personel Polda Metro Jaya mengalihkan bus keluar tol Cikarang Barat di jalan tol Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4). Buntut larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, ribuan kendaraan disuruh memutar balik kembali ke asal. Poldasu juga akan menerapkan kebijakan yang sama.
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah tindakan kendaraan yang diputar-balik oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) selama larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah, meningkat di H+2 Idul Fitri (25 Mei 2020), dibandingkan H+1 Lebaran dalam Ops Ketupat Toba 2020.

Data per Polres di Sumut, jumlah kendaraan roda dua yang dikembalikan 19 kali roda empat yang dikembalikan 21 kali, bus yang dikembalikan 5 kali. Total kendaraan yang dikembalikan 45 unit (selama H+1 dan H+2 Lebaran).

“Kasus tertinggi untuk kategori roda dua di Pematangsiantar sebanyak 10 kasus, naik 1 kasus dari hari sebelumnya. Untuk kategori roda empat di Karo sebanyak 14 kasus, sebelumnya hanya 4 kasus. Dan kategori bus di Pematangsiantar 4 kasus, padahal sebelumnya tidak ada. Bahkan jumlah kendaraan diputar balik yang tertinggi pada 24 Mei adalah Pematangsiantar sebanyak 5 kasus. Dalam hal ini Kota Medan nihil,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, MP Nainggolan kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (27/5).

Sementara tingkat kejahatan yang menonjol hingga 25 Mei di Sumut mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus, dibanding hari sebelumnya yang hanya 1 kasus. Di antaranya permainan judi 1 kasus, penculikan 1 kasus, pencurian dengan pemberatan 1 kasus. Begitu juga dengan kasus penggelapan, narkotika juga masing-masing 1 kasus dan pencurian kendaraan roda dua 3 kasus.

“Kejahatan dunia maya (cyber), pembunuhan dan pencurian roda empat, bentrok massa, unjuk rasa anarkis, dan ledakan bom malah menurun. Kasusnya nihil pada tanggal tersebut,” jelasnya.

Menurut Nainggolan, situasi dan kondisi di Sumut masih terkendali. Saat ini selalu diterapkan peraturan terkait Pandemi Covid-19, sesuai anjuran Pemerintah Pusat dan juga Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi.

Untuk kasus Kecelakaan Lalu lintas (Lakalantas) hingga 25 Mei tercatat 8 kasus, meninggal dunia 2 orang, luka berat 5 orang, luka ringan 7 orang. Sedangkan di Medan 2 kasus, luka berat 1 orang, luka ringan 2 orang. Korban meninggal dunia nihil.

Untuk kasus kriminalitas sebanyak 5 kasus, yakni aniaya berat (anirat), 1 kasus, keras terhadap orang sama-sama, 1 kasus, akibatkan orang luka 1 kasus, pencurian 1 kasus dan curanmor roda dua 1 kasus.

Pemprov Siap Diawasi Pansus

Sementara itu, Pemprov Sumut mengaku siap diawasi kinerjanya oleh Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut, selama melaksanakan dan menangani pandemi corona di wilayah ini. “Apa yang sudah kita kerjakan pastinya masih ada hal yang masih perlu disempurnakan dan dalam forum ini kami minta bantuan untuk kita perbaiki.

Kami juga berterimakasih pada anggota dewan yang sudah membentuk pansus ini,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) saat menghadiri rapat pembahasan evaluasi penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Bamus DPRD Sumut, Selasa (26/5).

Ijeck menyatakan, pihaknya sangat senang dengan terbentuknya Pansus Covid-19 DPRD Sumut ini yang diharapkan adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan wakil rakyat pada kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut.

“Selanjutnya diharapkan keterlibatan anggota dewan untuk membantu menuntaskan wabah ini,” katanya didampingi Kepala BPBD Sumut sekaligus Ketua Pengendali Operasi GTPP Covid-19 Sumut, Riadil Akhir Lubis dan pimpinan OPD lainnya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari dalam rapat tersebut menekankan ada tiga aspek yang akan dibahas, yakni aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang sudah dilakukan oleh GTPP Covid-19 Sumut.

Menurut pihaknya, dalam rapat internal yang telah dilakukan anggota pansus sebelumnya, telah dirumuskan yang menjadi fokus utama dari kinerja GTPP Covid-19 Sumut dalam penuntasan wabah ini, yakni meminta GTPP Covid-19 Sumut untuk selanjutnya melakukan satu opsi saja dalam penyaluran bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian uang tunai pada masyarakat.

Kemudian dalam hal penyaluran JPS, pansus minta dilibatkan dan GTPP Covid-19 Sumut juga mesti memberikan jadwal secara terbuka tentang penyalurannya. “Kami juga berharap GTPP Covid-19 Sumut memvalidasi data agar masyarakat dapat menerima kembali bantuan pemprov,” katanya seraya menekankan gugus tugas untuk kembali menghidupkan dunia usaha di Sumut.

Riadil Akhir Lubis dalam paparannya menyatakan realisasi anggaran belanja kegiatan pihaknya dari hasil refocusing sebesar Rp502,1 miliar terdapat tiga item peruntukkan. Realisasi bidang kesehatan untuk medis sebesar Rp8.013.406.050 dan penunjang medis Rp30.204.860.553 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp191,8 miliar.

Kemudian realisasi anggaran belanja untuk JPS sebesar Rp160.943.868.454 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp300,3 miliar. Selanjutnya realisasi anggaran belanja untuk stimulus ekonomi sebesar Rp2.750.000.000 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp10 miliar.

Dalam hal pencegahan menjelang Idulfitri 2020 pihaknya mengaku juga telah melaksanakan strategi preventif yakni dengan melakukan imbauan untuk tidak melakukan mudik Lebaran, optimalisasi check point di perbatasan provinsi, penyiapan dan pengoperasian karantina sementara, menyiapkan 13 posko dan alat berat di titik daerah rawan longsor.

Mengenai penyaluran JPS, Riadil mengatakan telah melakukan dua mekanisme dengan cara bantuan bahan pangan dan bantuan uang tunai pada GTPP Covid-19 kabupaten/kota yang nantinya disalurkan pada masyarakat dalam bentuk bahan pangan. Acuan data penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada 13 kabupaten/kota yang ditransfer uang tunai dan 20 kabupaten/kota yang langsung dikirim sembako karena di daerahnya mereka sulit dalam penyediaan sembako,” pungkasnya. (mag-01/prn)

PUTAR BALIK Personel Polda Metro Jaya mengalihkan bus keluar tol Cikarang Barat di jalan tol Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4). Buntut larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, ribuan kendaraan disuruh memutar balik kembali ke asal. Poldasu juga akan menerapkan kebijakan yang sama.
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah tindakan kendaraan yang diputar-balik oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) selama larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah, meningkat di H+2 Idul Fitri (25 Mei 2020), dibandingkan H+1 Lebaran dalam Ops Ketupat Toba 2020.

Data per Polres di Sumut, jumlah kendaraan roda dua yang dikembalikan 19 kali roda empat yang dikembalikan 21 kali, bus yang dikembalikan 5 kali. Total kendaraan yang dikembalikan 45 unit (selama H+1 dan H+2 Lebaran).

“Kasus tertinggi untuk kategori roda dua di Pematangsiantar sebanyak 10 kasus, naik 1 kasus dari hari sebelumnya. Untuk kategori roda empat di Karo sebanyak 14 kasus, sebelumnya hanya 4 kasus. Dan kategori bus di Pematangsiantar 4 kasus, padahal sebelumnya tidak ada. Bahkan jumlah kendaraan diputar balik yang tertinggi pada 24 Mei adalah Pematangsiantar sebanyak 5 kasus. Dalam hal ini Kota Medan nihil,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, MP Nainggolan kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (27/5).

Sementara tingkat kejahatan yang menonjol hingga 25 Mei di Sumut mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus, dibanding hari sebelumnya yang hanya 1 kasus. Di antaranya permainan judi 1 kasus, penculikan 1 kasus, pencurian dengan pemberatan 1 kasus. Begitu juga dengan kasus penggelapan, narkotika juga masing-masing 1 kasus dan pencurian kendaraan roda dua 3 kasus.

“Kejahatan dunia maya (cyber), pembunuhan dan pencurian roda empat, bentrok massa, unjuk rasa anarkis, dan ledakan bom malah menurun. Kasusnya nihil pada tanggal tersebut,” jelasnya.

Menurut Nainggolan, situasi dan kondisi di Sumut masih terkendali. Saat ini selalu diterapkan peraturan terkait Pandemi Covid-19, sesuai anjuran Pemerintah Pusat dan juga Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi.

Untuk kasus Kecelakaan Lalu lintas (Lakalantas) hingga 25 Mei tercatat 8 kasus, meninggal dunia 2 orang, luka berat 5 orang, luka ringan 7 orang. Sedangkan di Medan 2 kasus, luka berat 1 orang, luka ringan 2 orang. Korban meninggal dunia nihil.

Untuk kasus kriminalitas sebanyak 5 kasus, yakni aniaya berat (anirat), 1 kasus, keras terhadap orang sama-sama, 1 kasus, akibatkan orang luka 1 kasus, pencurian 1 kasus dan curanmor roda dua 1 kasus.

Pemprov Siap Diawasi Pansus

Sementara itu, Pemprov Sumut mengaku siap diawasi kinerjanya oleh Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut, selama melaksanakan dan menangani pandemi corona di wilayah ini. “Apa yang sudah kita kerjakan pastinya masih ada hal yang masih perlu disempurnakan dan dalam forum ini kami minta bantuan untuk kita perbaiki.

Kami juga berterimakasih pada anggota dewan yang sudah membentuk pansus ini,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) saat menghadiri rapat pembahasan evaluasi penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Bamus DPRD Sumut, Selasa (26/5).

Ijeck menyatakan, pihaknya sangat senang dengan terbentuknya Pansus Covid-19 DPRD Sumut ini yang diharapkan adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan wakil rakyat pada kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut.

“Selanjutnya diharapkan keterlibatan anggota dewan untuk membantu menuntaskan wabah ini,” katanya didampingi Kepala BPBD Sumut sekaligus Ketua Pengendali Operasi GTPP Covid-19 Sumut, Riadil Akhir Lubis dan pimpinan OPD lainnya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari dalam rapat tersebut menekankan ada tiga aspek yang akan dibahas, yakni aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang sudah dilakukan oleh GTPP Covid-19 Sumut.

Menurut pihaknya, dalam rapat internal yang telah dilakukan anggota pansus sebelumnya, telah dirumuskan yang menjadi fokus utama dari kinerja GTPP Covid-19 Sumut dalam penuntasan wabah ini, yakni meminta GTPP Covid-19 Sumut untuk selanjutnya melakukan satu opsi saja dalam penyaluran bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian uang tunai pada masyarakat.

Kemudian dalam hal penyaluran JPS, pansus minta dilibatkan dan GTPP Covid-19 Sumut juga mesti memberikan jadwal secara terbuka tentang penyalurannya. “Kami juga berharap GTPP Covid-19 Sumut memvalidasi data agar masyarakat dapat menerima kembali bantuan pemprov,” katanya seraya menekankan gugus tugas untuk kembali menghidupkan dunia usaha di Sumut.

Riadil Akhir Lubis dalam paparannya menyatakan realisasi anggaran belanja kegiatan pihaknya dari hasil refocusing sebesar Rp502,1 miliar terdapat tiga item peruntukkan. Realisasi bidang kesehatan untuk medis sebesar Rp8.013.406.050 dan penunjang medis Rp30.204.860.553 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp191,8 miliar.

Kemudian realisasi anggaran belanja untuk JPS sebesar Rp160.943.868.454 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp300,3 miliar. Selanjutnya realisasi anggaran belanja untuk stimulus ekonomi sebesar Rp2.750.000.000 dari rencana anggaran belanja kegiatan GTPP Covid-19 Sumut sebesar Rp10 miliar.

Dalam hal pencegahan menjelang Idulfitri 2020 pihaknya mengaku juga telah melaksanakan strategi preventif yakni dengan melakukan imbauan untuk tidak melakukan mudik Lebaran, optimalisasi check point di perbatasan provinsi, penyiapan dan pengoperasian karantina sementara, menyiapkan 13 posko dan alat berat di titik daerah rawan longsor.

Mengenai penyaluran JPS, Riadil mengatakan telah melakukan dua mekanisme dengan cara bantuan bahan pangan dan bantuan uang tunai pada GTPP Covid-19 kabupaten/kota yang nantinya disalurkan pada masyarakat dalam bentuk bahan pangan. Acuan data penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada 13 kabupaten/kota yang ditransfer uang tunai dan 20 kabupaten/kota yang langsung dikirim sembako karena di daerahnya mereka sulit dalam penyediaan sembako,” pungkasnya. (mag-01/prn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/