MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan tol maupun jalan layang Medan-Berastagi sangat penting. Bukan hanya untuk masyarakat Karo, tapi masyarakat Sumatera Utara. Karenanya, DPRD dan Guberbur Sumut diminta mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut pada 2020.
Selain itu, DPRD Sumut diminta segera memanggil kepala daerah terkait yang berkepentingan dalam rencana pembangunan jalan tol tersebut, serta memosisikan Gubernur Sumut sebagai leading sector mengorganisir daerah kabupaten lintasan dan terdampak pembangunan.
Permintaan ini disampaikan ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Nasional (Formanas) saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (27/8). “Ini adalah aspirasi yang sungguh luar biasa, aspirasi murni dan penting. Jalan layang dan jalan tol Medan-Berastagi akan kami perjuangkan terus.
Sebab kepentingannya bukan hanya bagi masyarakat Karo dan kabupaten tersampak saja, melainkan masyarakat Sumut secara umum. Karenanya kami minta gubernur dan DPRD Sumut kembali memperjuangkan usulan ini ke pusat,” kata salah seorang Koordinator Aksi, Jesaya Tarigan kepada wartawan usai menyerahkan kertas aspirasi secara langsung kepada Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman.
Jalan Medan-Berastagi, kata dia, merupakan akses utama yang menghubungkan ibukota Provinsi Sumut dengan Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir dan beberapa kabupaten lain.
Jalan sepanjang sekitar 70 Km tersebut, menurutnya, masih tetap digunakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu jalur paling sibuk di Sumut. “Dominan kendaraan yang melintas di jalur tersebut adalah bus AKDP, truk pengangkut hasil bumi, mini bus wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di seputaran Karo, Simalungun, Dairi, serta kabupaten yang lain,” katanya.
Meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas jalan, sambung dia, membuat ruas tersebut sering mengalami kemacetan panjang yang sangat parah. Jarak tempuh Medan-Berastagi normalnya ditempuh dengan waktu sekitar dua jam, tapi dalam kondisi macet jalan tersebut harus ditempuh dalam waktu 5-8 jam.
“Penyebab kemacetan yang paling sering terjadi dikarenakan adanya kemacetan panjang yang tidak bisa terelakkan, ditambah lagi pengemudi yang tidak sabar ikut antrean membuat kemacetan menjadi lebih parah lagi,” ungkapnya.
Atas dasar itu, elemen masyarakat di enam kabupaten terdampak pembangunan jalan layang Medan-Berastagi kembali mendesak DPRD Sumut dan gubernur untuk mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur dimaksud. Sebab infrastruktur itu diyakini mampu menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan pada jalan tersebut dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten terdampak.
Dalam kesempatan itu, enam elemen masyarakat yang tergabung dalam Formanas menyerahkan surat aspirasi yang langsung diterima Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, didampingi anggota dewan lain seperti Ruben Tarigan, Sutrisno Pangaribuan, Sarma Hutajulu, dan Layari Sinukaban.
Menurut Wagirin, pihaknya akan segera menjadwal rapat kerja dengan sejumlah kepala daerah menjelang akhir masa bakti pada 15 September 2019. Karenanya dalam pertemuan nantinya aspirasi Formanas ini akan pihaknya bawa untuk dibahas dan disepakati bersama. “Supaya ada satu bahasa bahwa pembangunan jalan tol tersebut sangat penting. Bukan hanya kepentingan masyarakat Karo saja.
Tapi rakyat Sumut. Begitupun semua pakai aturan main. Bukan maunya Wagirin Arman. Kami seluruh anggota DPRD Sumut dengan ini menyatakan bulat mendukung aspirasi masyarakat Sumut. Saya sepakat hari ini kita jadikan kesepakatan bersama, kepentingan rakyat Sumut untuk anak cucu kita kelak lewat pembangunan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi,” tegasnya.
Ruben Tarigan menyarankan kepada Komisi D agar sebelum 16 September dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait supaya aspirasi ini dapat diusulkan kembali. Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan sebelumnya mengungkapkan, rencana pembangunan jalan tol/layang Medan-Berastagi adalah inisiasi dari Ikatan Cendikiawan Karo (ICK), yang mana telah membuat studi terkait persoalan transportasi ruas Medan-Berastagi.
“Atas dasar itu, Komisi D menindaklanjutinya melalui RDP. Dan kami sudah melakukannya dengan mengundang seluruh kabupaten/kota yang terdampak penggunaan jalan ini. Respon instansi terkait sangat positif, termasuk saat kami kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, BAPPENAS, dan Komisi V, “ katanya.
Secara prinsip kata dia seluruh pihak sebenarnya menyatakan siap mencarikan solusi atas persoalan ini. Pertama jika belum layak dibangun jalan tol, maka solusi dari ICK agar dibuatkan jalan layang yang dianggap sebagai pusat-pusat kemacetan. “Kami sedikit marah dengan Kementerian PUPR karena yang mereka nyatakan yang dialokasikan di PAPBD 2019 masih sekitar Rp80 M.
Tetapi atas informasi ini, kami mendatangi Komisi V DPR RI, kami minta di pembahasan APBN 2020, tidak ada pilihan selain dimasukkan jalan layang di dua titik. Satu ditikungan Sibolangit atau PDAM Tirtanadi, satu lagi ditikungan Bandar Baru. Dan Komisi V sudah menyatakan akan memperjuangkan dan tidak akan mau menandatangani APBN kalau tidak dialokasikan dana itu,” katanya.
Komisi D berjanji sebelum 16 September (pelantikan anggota dewan baru) nanti, akan mengupayakan RDP dengan pihak-pihak terkait dan seluruh kabupaten terdampak rencana pembangunan Medan-Berastagi. “Kami juga usahakan secara bersama-sama mendatangi DPR RI dan Kementerian PUPR dengan perwakilan Formanas,” pungkasnya.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa yang hadir juga memblokade jalan yang menyebabkan arus lalu lintas di jalan itu menjadi tersendat. Sebab mereka memarkirkan kendaraan yang dipakai untuk aksi di jalan tersebut. Dalam aksi itu, massa dan anggota dewan terlihat menari tor-tor bersama. (prn)
