Telan Biaya Rp9 Miliar
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Proyek pembangunan pengendalian banjir Sungai Sibundong Desa Bonanionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dipertanyakan warga, karena proses pembangunan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) yang minim pengawasan sehingga bangunannya itu sudah terlihat retak dan tambal sulam. Padahal, bangunan itu menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp9 miliar.
Salah seorang warga bermarga Munte menilai bahwa proyek pembangunan pengendali banjir Sungai Sibundong itu tidak akan bertahan lama.Sehingga membuat dirinya menjadi resah melihat kualitas pembangunan tersebut.
“Sayang sekali kalau egak bagus kualitasnya sementara sumber dananya dari APBN. Sebagai warga, kami melihat sedikit aneh kenapa sampai begitu proses pembangunannya,” kata Munte, Kamis (26/11).
Terpisah, Kepala Desa Bonanionan Antoni Simamora membenarkan adanya proyek pembangunan pengendalian banjir sungai Sibundong.
Dikatakannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggelontorkan anggaran itu untuk pencegahan banjir.
Dan itu, merupakan hal yang positif, apalagi dapat menjadi ikon wisata.
“Cuman supaya bisa dinikmati masyarakat dan jangka panjangnya bisa digunakan, apa salahnya yang kurang bagus kita suruh untuk dibaguskan. Itu pada prinsipnya, karena kita memang enggak pernah tahu tentang proyek,” tandas Antoni melalui via telepon.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Marsono Simamora menyayangkan jika benar pengerjaan proyek pembangunan pengendalian banjir itu tidak beres.
“Ini akan menjadi PR kita dan nanti akan kita panggil pihak PUPR setempat karena pasti dalam pekerjaan proyek itu ada pemberitahuan ke mereka,” tandas Politisi Partai Nasdem ini. (des/ram)
