BANGUNAN BERMASALAH: Pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di Kualanamu yang kini masih bermasalah.
SUMUTPOS.CO- PERSOALAN bangunan yang tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Kabupaten Deliserdang harus dibenahi Bupati Deliserdang Ashari Tambunan. Sebab jika perizinan ditertibkan diprediksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp600 miliar.
Demikian diutarakan Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Deliserdang, M Yahya Saragih kepada wartawan, kemarin. “Banyak bangunan tanpa izin di Deliserdang ini. Makanya perizinan pembangunan dan pengelolaannya harus dibenahi. PAD itu darimana lagi kalau bukan dari perizinan. Jangan sampai ada yang tebang pilih menertibkan dan membenahi perizinan yang bermasalah ini. Dampaknya, ke PAD Deliserdang,” terang dia.
Dikatakannya, selain SIMB, izin pengolahan kelapa sawit, izin papan reklame, Pajak Bumi Bangunan (PBB) perusahaan dan izin Amdal juga turut harus dibenahi yang selama ini menjadi persoalan. Jika tidak dibenahi, lanjut dia, diduga mafia-mafia perizinan akan semakin mengganas. “Sehingga menguntungkan pribadi, bukan rakyat terlebih khususnya di Deliserdang,” imbuh Yahya.
Menurut dia, jika pengembang mendirikan bangunan tanpa dilengkapi SIMB dan yang sudah melanggar juga maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta harus bertindak tegas. “Seperti adanya perizinan pabrik kelapa sawit di PT Bintang Sawit Cemerlang di Desa Payaitik Kecamatan Galang dan PT Leo Mas Anugerah Bersudara Desa Negara Kecamatan STM Hilir itu. Harus mengikuti prosedur perizinan sesuai dengan Permentan nomor 26 tahun 2007, jangan sampai ada yang dirugikan,” ungkap dia.
Dugaan banyaknya mafia perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, kata dia, harusnya Ashari Tambunan menyeleksi pejabat di SKPD yang sesuai dengan kebutuhan kinerja, loyalitas, integritas dan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP). Tujuannya, untuk tidak mencemarkan nama baik Pemkab Deliserdang.
“Kalau belum ditemukan (pejabat) yang diinginkan, sarannya lakukan pelelangan jabatan. Jika selama penyeleksian pejabat enggak ditemukan. Berharap agar pengurusan perizinan untuk ditidak melibatkan calo di jajaran Pemkab Deliserdang ini,” ungkap dia seraya mengaturkan turut berduka atas ditembaknya Bupati Lira Madura, Mastur, yang diduga ditembak oleh tiga orang yang tak dikenal, suruhan Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin.
Sementara itu, Ketua DPRD Deliserdang, Ricky Prandana Nasution mengaku komitmen untuk menertibakan perizinan yang bermasalah di Kabupaten Deliserdang. “Bagaimana bisa mencapai target PAD Deliserdang, kalau soal perizinan hal yang mendasar aja bisa bermasalah atau asal-asalan. Makanya secepatnya dibenahi perizinan yang ambarudal dan bermasalah itu. Jangan ada lagi yang tidak mentaati peraturan dan prosedur perizinan di Deliserdang ini,” sebut Ricky. (ted/azw)
