BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern keuangan pembangunan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, akhir pekan lalu. Rakor tersebut mengangkat tema peningkatan peran pengawasan intern dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan strategis pariwisata Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ernadhi Sudarmanto serta sejumlah kepala daerah hingga inspektur dari kabupaten/kota hadir pada kesempatan tersebut. Wagubsu yang akrab disapa Ijeck menyatakan, pemerintah memiliki tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, dalam melakukan pembangunan harus ada pengawasan. “Karena itulah diharapkan BPKP dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta solusi terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Kata Wagubsu, BPKP harus turun ke pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan Pemda berjalan dengan baik. “Kalau tidak kita perhatikan ini, berapapun keuangan kita pasti tidak akan cukup apabila selalu terjadi pemborosan,” seru Wagubsu. (ted)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern keuangan pembangunan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, akhir pekan lalu. Rakor tersebut mengangkat tema peningkatan peran pengawasan intern dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan strategis pariwisata Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ernadhi Sudarmanto serta sejumlah kepala daerah hingga inspektur dari kabupaten/kota hadir pada kesempatan tersebut. Wagubsu yang akrab disapa Ijeck menyatakan, pemerintah memiliki tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, dalam melakukan pembangunan harus ada pengawasan. “Karena itulah diharapkan BPKP dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta solusi terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Kata Wagubsu, BPKP harus turun ke pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan Pemda berjalan dengan baik. “Kalau tidak kita perhatikan ini, berapapun keuangan kita pasti tidak akan cukup apabila selalu terjadi pemborosan,” seru Wagubsu. (ted)
