TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtunggi Syarmadani bersama stakeholder terkait kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual di ruang kerja Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (28/8/2023).
Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggunya ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda, bersama TPID di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Mendagri RI mengatakan masih terdapat beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi. Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pimpinan Pemerintah Daerah yang berhasil menekan angka inflasinya sehingga saat ini sudah deflasi. Namun dari data-data yang ada, untuk minggu lalu ada beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi.
Tito juga menjelaskan kondisi lain di tingkat internasional di mana kebijakan menahan beras sudah mulai dilakukan. Hal ini dilakukan oleh India yang tidak melakukan ekspor beras dan lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negeri sendiri.
Kemudian, di negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.
Pinta Tito, agar pasokan beras tidak menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet. “Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik, ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” ujar Tito.
Sedangkan Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadano usia rakor meminta kepada OPD terkait dan Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) Kota Tebingtinggi untuk menyusun langkah pengendalian inflasi, terutama komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.
“Beras menjadi komoditas penting yang perlu dijaga, apalagi saat ini sudah mulai mengalami kekeringan karena dampak El Nino,” ungkap Syarmadani.
Dijelaskan Syarmadani, bahwa soal distribusi beras, kita harus melakukan koordinasi dan meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI Polri. (ian/ram)
