KARO, SUMUTPOS.CO – Penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar setiap kepala daerah tak ragu mencopot pimpinan OPD berkinerja buruk, sudah sepatutnya dimanfaatkan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH sebagai “sapu” untuk “bersih-bersih”.
Evaluasi perlu disegerakan terhadap pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo yang bekerja asalan dan tak sesuai dengan visi misi Terkelin Brahman selaku orang nomor satu di Bumi Turang.
Selain tak mendukung visi-misi kepala daerahnya, ada juga pimpinan OPD yang diduga tak paham dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Kenyataan ini semestinya jadi pengalaman bagi Bupati Karo untuk lebih selektif dan memiliki tolak ukur yang jelas dalam memilih sekaligus menempatkan ASN menduduki sebuah jabatan sesuai bidang kemampuannya.
Jika hal ini dilakukan, otomatis program-program kerja Terkelin Brahmana akan terwujud, hingga namanya tercatat dalam sejarah tinta emas sebagai bupati yang berhasil. Kepala Dinas PUPR Karo, Paten Purba adalah satu dari beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo yang kinerjanya jadi sorotan.
Buruknya kinerja Paten Purba terlihat dari masih banyaknya jalan ke desa-desa, terutama di wilayah Kecamatan Lau Baleng, Kutabuluh dan Juhar. Kondisi ini jelas menghambat laju roda perekonomian warga, terutama dalam memasarkan hasil pertanian.
Dinas PUPR Karo dibawah pimpinan Paten Purba juga dianggap tak mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.
Paten juga malas turun ke lapangan, hingga tak memiliki data jalan ke desa mana saja yang sangat membutuhkan perbaikan dan menjadi skala prioritas.
Mirisnya, jangankan mengaspal jalan rusak ke desa-desa. Jalan longsor yang jelas-jelas sudah memakan korban pun tak dipedulikan. Jalan longsor yang kapan saja siap menelan korban jiwa itu terdapat di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat. Lambannya Dinas PUPR Karo menangani longsor ini sontak berbuah kecaman dari warga. Apalagi longsor terjadi pada Desember 2018 lalu.
“Jalan itu sangat vital, karena menghubungkan Desa Lingga Julu dengan desa lainnya, dan akses menuju Berastagi. Longsor terjadi Desember lalu, tapi sampai hari ini tetap tak ada penanganan dari Dinas PUPR,” kesal Ketua BPD Desa Lingga Julu, Rianto Ginting pada Sumut Pos, Senin (28/1) siang. Bahkan sepekan lalu, jalan longsor tersebut telah memakan korban. Dua orang warga Desa Pancur terjun bebas ke jurang sdalam 200 meter. Beruntung nyawa keduanya masih terselamatkan.
“Kemarin sudah ada korban, tapi sampai sekarang tak diperbaiki juga. Apa harus menunggu ada warga yang tewas dulu baru ditangani?” tanya Rianto dengan nada kesal. Rianto dan warga makin kesal karena tak lama pasca lobgsor terjadi, pihaknya sudah memberitahukan kejadian itu pada Pemkab Karo. Namun sampai hari jalan longsor tersebut tak kunjung diperbaiki oleh Dinas PUPR. “Sekarang pun saya masih di Dinas PUPR Karo untuk mendesak mereka segera memperbaiki jalan longsor tersebut,” tandasnya.
Selain tak peduli dengan keluhan warga, ternyata Paten Purba juga sudah berulang kali membuat geram Bupati Karo. Selain tak mengindahkan perintah bupati, Paten Purba juga dinilai tak tanggap. Dia baru bekerja saat diperintahkan bupati yang melakukan peninjauan ke lapangan.
Teranyer pada Jumat (25/1) lalu. Bupati Karo didampingi Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi Msi saaty melakukan sidak, menemukan halaman kantor Dinas PUPR tak terurus saat melakukan sidak.
Langkah Terkelin pun terhenti, saat menyambangi kantor dinas PUPR ini, persis dihalaman pintu masuk, lantaran sisi sebelah kiri pintu masuk tumbuh semak belukar yang tidak kunjung dirapikan atau ditata. “Semuanya semrawut. Aneh, setahun lalu saya sudah ingatkan, supaya lingkungan PUPR ini tolong dibersihkan, tapi kenyataannya mulai tingkat Kadis, Kabid dan kasi-nya tidak satu pun peduli, sedikitpun tidak menarik bagi saya, seharusnya Dinas PUPR potret wajah kita, sebagai ujung tombak disektkr pembangunan infrastruktur, tapi dengan cara begini, tidak cocok lagi bagi saya,” kesal Terkelin.
“Intinya bekerja itu dengan saya harus ikhlas, dan harus beriman, berilmu dan berahklak, jadikan omelan saya ini menjadi renungan bagi bapak/ibu sekalian semua, kembali saya tegaskan, apakah saya yang menyesuaikan dengan kalian atau saya menyesuaikan dengan kalian,” kata bupati di sana.
Tak hanya kesal dengan kondisi kantor yang kotor, bupati juga menyampaikan kekesalannya lantaran kepala Dinas PUPR sulit dihubungi untuk diajak turun ke lapangan. “Sampaiksan sama kepala PUPR sering kali saya mau ke lapangan, dan ingin mengajak Dinas PUPR, tapi sulit untuk menghubungi nomornya. Ini tidak pantas bekerja sama dengan saya, oleh sebab itu sekarang para Kabid dan Kasi berikan nomor telepon kalian ke ajudan saya, cukup Kabid dan Kasi saya ajak ke lapangan. Yang penting peduli untuk pembangunan,” kesalnya di hadapan sejumlah Kabid dan Kasi Dinas PUPR. Buruknya kinerja Dinas PUPR ini sudah sejatinya jadi acuan bagi Bupati Karo segera melakukan evalausi dan mencopot jabatan Paten Purba sebagai Kadis PUPR Karo. (deo/han)
