BINJAI- Tidak adanya tindakan tegas dari aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, membuat peternak hewan kaki empat di Dusun I, Desa Pasar VIII Namu Trasi, Kecamatan Sei Bingai merajalela. Akibatnya, kekecewaan puluhan warga setempat semakin menjadi-jadi.
H Sembring, salah seorang warga setempat, Sabtu (28/5), kepada wartawan koran ini mengatakan, puluhan warga setempat sangat resah atas adanya warga yang beternak hewan kaki empat tersebut, dimana ternak itu sudah ada selama bertahun-tahun.
“Kami warga setempat sangat resah atas adanya ternak hewan kaki empat itu. Sebab, udara menjelang sore akan terasa bau yang diakibatkan limbah hewan kaki empat tersebut, dan lalat semakin hari semakin bertambah, hal itu membuat kami susah untuk makan dan beristirahat. Warga di sini berharap, agar segara ditutup dan tidak lagi meresahkan,”ungkap H Sembiring.
Lebih jauh dikatakan H Sembiring, sedikitnya ada sekitar 26 KK (Kepala Keluarga-red) yang rumahnya berdekatan dengan kandang hewan kaki empat itu. “Kami juga sudah capek membuat tindakan, mulai dari melayangkan surat kepada Kepala Dusun, sampai ke Kepala Desa. Tetapi, sudah berbulan-bulan belum juga ada hasil,”ujar H Sembiring.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes), L Ginting (34), saat ditemui di rumahnya mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada instansi terkait di Pemkab Langkat, agar segara disikapi. “Kami sudah layangkan surat keberatan warga serta foto hewan kaki empat itu, dan sket peta tempat dimana kandang hewan itu dipelihara juga sudah dilayangkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat, tetapi sampai saat ini belum juga digubris,” ungkap L Ginting.
Untuk itu, dia berharap, agar Pemkab Langkat, segera menyelesaikan masalah ini. “Bantu kami ya, soalnya Pemkab Langkat sendiri seakan tak acuh atas persoalan ini. Jangan sampai warga semakin emosi dan melakukan tindakan anarkis,”tegasnya.
Kepala Dusun I B Sinulingga, saat dikonfirmasi terkait keluhan warga atas ternak hewan kaki empat itu, kepada wartawan koran ini membenarkannya. “Iya, kalau masalah itu warga memang keberatan, tapi saya baru dua hari jadi Kepala Dusun. Namun setahu saya, sampai sekarang belum juga ada tindakan dari Pemkab Langkat untuk menyelesaikannya,”ungkap R Sitepu.(dan)
