26.7 C
Medan
Tuesday, May 21, 2024

KPPU Awasi Tender di Danau Toba

DAMRI: Toba Smart Card dapat digunakan para wisatawan untuk naik Damri berkeliling kawasan Wisata Danau Toba.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan tambahan sebesar Rp2,2 triliun untuk kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Terkait hal ini, Kepala Kanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ramli Simanjuntak mengatakan, pada 2020 mereka akan fokus mengawasi proses lelang dan tender di otorita Danau Toba.

“Harus kita benar-benar cek. Kenapa? Sumatera Utara sudah lima tahun lalu membangun Seimangkei dan Kualatanjung, efekkah kepada ekonomi Sumatera Utara dan bagaimana perkembangannya di sana? Tahun ini pemerintah pusat kasi lagi dana otorita, coba? Triliunan juga. Efekkah bagi perkembangan ekonomi Sumatera Utara?” kata Ramli Simanjuntak, Sabtu (28/11).

Menurut dia, ini juga merupakan refleksi dan catatan untuk pemerintah pusat. Nanti, kata dia, setelah Danau Toba, dana juga akan menggelontor ke bagian pesisir Barat.

yang jumlahnya juga tak main-main. KPPU akan melakukan kajian mendalam soal ini. Untuk Danau Toba, pada 2019 baru proyek pembangunan jalan menuju Bandara Sibisa Tahun Anggaran 2018 yang disidangkan. Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 ini, dikuatkan kembali oleh PN Medan.

“Harus kita pantau pembangunan apa saja tahun depan yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Kita lihat bagaimana proses lelangnya, dilibatkankah pengusaha daerah, bagaimana kerja sama kemitraannya, bagaimana tiket-tiket pesawat ke sana, siapa yang melaksanakan? Akan kita kaji,” ungkap Ramli.

“Termasuk kegiatan ekonomi. Hotelnya seperti apa, jangan sampai hotelnya kartel atau bintang lima menghabisi bintang tiga. Harganya kalau tidak ada pengunjung berapa, kalau lagi liburan kayak gini dibikin harganya sama. Coba sekarang, harga bermalam di sana Rp3 juta sampai Rp4 juta. Kita mau ke Danau Toba sekarang, mana dapat hotel yang harga murah, mahal semua,” ujarnya.

Soal keramba jaring apung (KJA) juga masuk radar KPPU. “Termasuk kegiatan jaring apung di sana. Bagaimana juga persaingan bibit, persaingan pakan, siapa yang memberikan produksi pakan, tapi intinya juga tentang jaring apung Danau Toba ini,” katanya. (gus/bbs)

DAMRI: Toba Smart Card dapat digunakan para wisatawan untuk naik Damri berkeliling kawasan Wisata Danau Toba.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan tambahan sebesar Rp2,2 triliun untuk kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Terkait hal ini, Kepala Kanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ramli Simanjuntak mengatakan, pada 2020 mereka akan fokus mengawasi proses lelang dan tender di otorita Danau Toba.

“Harus kita benar-benar cek. Kenapa? Sumatera Utara sudah lima tahun lalu membangun Seimangkei dan Kualatanjung, efekkah kepada ekonomi Sumatera Utara dan bagaimana perkembangannya di sana? Tahun ini pemerintah pusat kasi lagi dana otorita, coba? Triliunan juga. Efekkah bagi perkembangan ekonomi Sumatera Utara?” kata Ramli Simanjuntak, Sabtu (28/11).

Menurut dia, ini juga merupakan refleksi dan catatan untuk pemerintah pusat. Nanti, kata dia, setelah Danau Toba, dana juga akan menggelontor ke bagian pesisir Barat.

yang jumlahnya juga tak main-main. KPPU akan melakukan kajian mendalam soal ini. Untuk Danau Toba, pada 2019 baru proyek pembangunan jalan menuju Bandara Sibisa Tahun Anggaran 2018 yang disidangkan. Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 ini, dikuatkan kembali oleh PN Medan.

“Harus kita pantau pembangunan apa saja tahun depan yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Kita lihat bagaimana proses lelangnya, dilibatkankah pengusaha daerah, bagaimana kerja sama kemitraannya, bagaimana tiket-tiket pesawat ke sana, siapa yang melaksanakan? Akan kita kaji,” ungkap Ramli.

“Termasuk kegiatan ekonomi. Hotelnya seperti apa, jangan sampai hotelnya kartel atau bintang lima menghabisi bintang tiga. Harganya kalau tidak ada pengunjung berapa, kalau lagi liburan kayak gini dibikin harganya sama. Coba sekarang, harga bermalam di sana Rp3 juta sampai Rp4 juta. Kita mau ke Danau Toba sekarang, mana dapat hotel yang harga murah, mahal semua,” ujarnya.

Soal keramba jaring apung (KJA) juga masuk radar KPPU. “Termasuk kegiatan jaring apung di sana. Bagaimana juga persaingan bibit, persaingan pakan, siapa yang memberikan produksi pakan, tapi intinya juga tentang jaring apung Danau Toba ini,” katanya. (gus/bbs)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/