28.9 C
Medan
Sunday, June 16, 2024

57 Daerah Siap Bangun 200 Ribu Rumah Murah PNS

JAKARTA- Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mentargetkan pada  2012, bisa terbangun sebanyak 200 ribu rumah murah untuk PNS, yang tersebar di 57 kabupaten/kota. Tahun 2013, target meningkat menjadi 500 ribu rumah.

Rumah murah itu termurah seharga Rp25 juta, termahal Rp70 juta.  “Instruksi presiden adalah menyediakan rumah dengan harga 25 juta,” kata Djan Faridz di acara Penandatangan Perjanjian Kerja sama antara Perumnas dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri, Selasa (3/4).

Perumnas sebagai pelaksana proyek diminta agar tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan, para bupati/wali kota diminta untuk memangkas biaya lainnya di luar harga rumah seperti biaya pemasangan listrik, sertifikasi dan IMB.

“Saya minta untuk sertifikasi digratiskan. Jadi sertifikasi untuk PNS tak dipungut lagi,” harap Djan Faridz.
Dijelaskan, cicilan rata-rata per bulan untuk pembelian rumah murah itu adalah Rp350 ribu. “Kredit 15 tahun, bunganya  flat 7,25 persen per tahun fixed dan artinya  cicilannya sekitar Rp350 ribu per bulan, sangat  terjangkau,” ujarnya.

Daerah pertama yang akan melaksanakan program itu adalah Provinsi Maluku Utara.

Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/wali kota agar biaya-biaya terkait perizinan pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sederhana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini bisa diringankan, bahkan kalau bisa digratiskan.

Dikatakan nya, selain untuk kebutuhan perumahan, program ini sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. (sam)

JAKARTA- Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mentargetkan pada  2012, bisa terbangun sebanyak 200 ribu rumah murah untuk PNS, yang tersebar di 57 kabupaten/kota. Tahun 2013, target meningkat menjadi 500 ribu rumah.

Rumah murah itu termurah seharga Rp25 juta, termahal Rp70 juta.  “Instruksi presiden adalah menyediakan rumah dengan harga 25 juta,” kata Djan Faridz di acara Penandatangan Perjanjian Kerja sama antara Perumnas dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri, Selasa (3/4).

Perumnas sebagai pelaksana proyek diminta agar tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan, para bupati/wali kota diminta untuk memangkas biaya lainnya di luar harga rumah seperti biaya pemasangan listrik, sertifikasi dan IMB.

“Saya minta untuk sertifikasi digratiskan. Jadi sertifikasi untuk PNS tak dipungut lagi,” harap Djan Faridz.
Dijelaskan, cicilan rata-rata per bulan untuk pembelian rumah murah itu adalah Rp350 ribu. “Kredit 15 tahun, bunganya  flat 7,25 persen per tahun fixed dan artinya  cicilannya sekitar Rp350 ribu per bulan, sangat  terjangkau,” ujarnya.

Daerah pertama yang akan melaksanakan program itu adalah Provinsi Maluku Utara.

Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/wali kota agar biaya-biaya terkait perizinan pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sederhana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini bisa diringankan, bahkan kalau bisa digratiskan.

Dikatakan nya, selain untuk kebutuhan perumahan, program ini sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. (sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/