Tahun Depan Mulai Dibangun, Pemda Diminta Bereskan Izin
Pemerintah berencana membangun 250 ribu unit rumah murah di tahun 2013. Rinciannya PNS 150 ribu unit dan buruh atau pekerja 100 ribu unit.
Pembangunan Rumah Tapak Murah yang didukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan PSU Kawasan Perumahan dan Pemukiman dengan menelan dana Rp7,5 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari alokasi anggaran untuk FLPP Rp5,94 triliun dan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Rp1,56 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran tersebut masih belum dapat dialokasikan karena masih banyaknya kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Salah satunya adalah kepastian penyediaan lahan serta perizinan untuk pembangunan rumah murah yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Agus Marto dalam lampiran jawaban pemerintah terkait nota Keuangan dan RAPBN 2013 saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
Untuk itu, lanjut Agus Marto, pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan lahan dan perizinan pembangunan rumah murah tersebut.
“Kebutuhan tambahan anggaran 2013 untuk pembangunan rumah murah juga telah diusulkan melalui mekanisme inisiatif baru tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan program rumah sangat murah dilaksanakan dengan program eksisting, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya perumahan swadaya (BSPS) yang terdiri atas pembangunan baru, peningkatan kualitas, PSU Swadaya, Fasilitasi Pra-Sertifikasi, dan pasca sertifikasi. (net/jpnn)
