Beberapa Stakeholder tak Hadir saat Pembahasan
MEDAN- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut 2012 dalam membahas kawasan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dinilai tidak efektif, karena beberapa stakeholder penting seperti PTPN III, PT Pelindo I dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak hadir dalam pembahasan tersebut. Sedangkan, perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I baru hadir saat kegiatan hampir usai.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis sempat kecewa ketika mengetahui tidak satu pun stakeholder yang dianggap penting tersebut hadir dalam pembahasan MP3EI. Secara tidak langsung dia juga mengungkapkan musyawarah yang mereka lakukan tidak akan efektif. Padahal MP3EI baru kali ini dibahas dalam agenda Musrenbang Sumut.
“Pelindo, PTPN III dan Kereta Api mana? Tidak hadir! Susah juga ini kalau mereka nggak ada. Balai besar jalan nasional ada, tolong ditelepon,” kata Riadil saat memimpin pembahasan Kawasan MP3EI Sei Mangkei di Balai Raya Tiara, Jalan Cut Meutia, Medan, Kamis (5/4).
Berulangkali Riadil mengutarakan kekesalannya, terutama ke PTPN III. Sebab permasalahan utama yang dihadapi saat ini terkait status lahan yang masih belum jelas statusnya dari hak guna usaha (HGU) menjadi hak pengelola lahan (HPL), sehingga membatasi kewenangan Pemprov Sumut untuk menerbitkan izin investasi penanaman modal asing (PMA) dan rancangan tata ruang dan wilayah provinsi(RTRWP).”Sayang PTPN III tidak hadir. Ini soal status lahan yang masih belum selesai mau kita bawa ke Musrenbang Nasional, tapi kita jadi tidak tahu sekarang sudah sejauh mana progress-nya (perkembangan),” ujar Riadil.
Begitupun Musrenbang tetap dilanjutkan dengan pemaparan dan masukan dari Bappeda kabupaten/kota yang terkait langsung dengan proyek MP3EI Sei Mangkei. Dari paparan yang diuraikan Riadil, banyak kegiatan yang terkendala dengan belum selesainya pembahasan RTRWP di DPRD Sumut serta proses pengalihan status lahan dari HGU menjadi HPL. Selain itu permasalahan pembangunan infrastruktur jalan, kereta api dan Pelabuhan Kualatanjung masih dalam proses.
Dari hasil Musrenbang tersebut diharapkan ada alokasi anggaran yang diproyeksikan masuk dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 2013 yang mendukung secara langsung untuk pengembangan proyek Sei Mangkei. Baik itu anggaran untuk pembebasan lahan maupun untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi dan kabupaten.
Kepala Bappeda Batubara Iskandar mengatakan dukungan infrastruktur untuk kepentingan MP3EI sudah dilakukan pihaknya. Seperti dukungan jalur rel kereta api, peningkatan kualitas jalan dan rencananya akan membuat jalur alternatif lain yang menghubungkan Pelabuhan Kualatanjung ke Sei Mangkei. Jalan alternative tersebut selama ini digunakan oleh PT Socfindo.
Sedangkan dengan PT Pelindo I, Batubara sudah aktif melayangkan surat untuk menanyakan dimana global hub untuk Pelabuhan Kualatanjung. Agar diketahui persis titik kordinat untuk pembebasan lahannya. “Sayangnya dari PT Pelindo dan kereta api tidak hadir. Kami mau tanya soal itu sebenarnya,” ujar Iskandar.
Perwakilan Bappeda dari Simalungun mengatakan perlu penambahan ketersediaan air minum untuk Simalungun mengingat proyek itu berjalan akan ada kepadatan penduduk di sekitar kawasan tersebut. Selain itu diperhatikan juga soal cadangan energi listrik jangan sampai tidak tersedia.
Menurutnya di Simalungun ada 50 titik potensi pembangkit listrik tenaga air hidro (PLTAH) yang bisa dibangun untuk kepentingan kawasan Sei Mangkei. Untuk itu dpersilahkan ditawarkan ke investor bagi yang berminat. (ari)
