JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai Oktober nanti, pemerintah akan memberlakukan transaksi elektronik di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan waktu di pintu tol.
Menurut Herry, sekarang ini setiap transaksi membutuhkan waktu lebih dari 10 detik. Beberapa bahkan ada yang sampai 20 detik per transaksi. Lamanya transaksi itu yang kemudian menimbulkan antrtean panjang di pintu tol.
Padahal, kata Herry, idealnya transaksi memakan waktu 4-9 detik saja. Tapi, pada kenyataannya, petugas harus mengecek pintu masuk kendaraan untuk menghitung tarif tol yang harus dibayar. “Belum lagi memberikan kembalian. Kan tidak semuanya uang pas. Banyak juga yang uang besar,” tutur Herry, baru-baru ini.
Dengan cara elektronik tersebut, Herry yakin waktu transaksi di pintu tol bisa dipangkas, dan setiap transaksi hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari empat detik. “Tinggal tempel. Jika alat bacanya baik, mestinya tidak sampai empat detik sudah bisa lewat. Kan tidak perlu ada pengembalian juga,” imbuhnya.
Transaksi elektronik sebetulnya bukan hal baru bagi para pengguna jalan tol. Selama ini, pemerintah terus menggaungkan mekanisme pembayaran itu. Gerbang-gerbang tol otomatis pun sudah banyak terbangun di pintu-pintu tol yang ada. Namun, praktiknya masih jauh dari harapan. Saat ini, pembayaran dengan uang elektronik baru mencapai 23 persen. masih cukup jauh dari angka 100 persen yang diharapkan.
Demi mencapai target non tunai pada Oktober nanti, Kementerian PUPR menyiapkan empat langkah. Herry mengatakan, langkah pertama adalah penyediaan alat yang sudah disiapkan sejak Februari 2017. Langkah kedua adalah sosialisasi kepada publik. “Kami akan mensosialisasikan ke Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sedangkan sisi perbankan akan disosialisasikan oleh BI,” jelas Herry.
Langkah ketiga adalah penyediaan fasilitas pengisian kembali atau Top-Up yang mudah dijangkau masyarakat. Sementara itu, langkah keempat adalah penyiapan multibank multi issue. Sehingga satu alat pembaca bisa membaca semua kartu yang akan digunakan. Rencananya saat semua tahap persiapan selesai, Kementerian PUPR akan melakukan uji coba pada ruas tol Jakarta-Cikampek-Palimanan Jakarta-Bandung dan ruas tol Juanda-Waru setelah arus mudik Lebaran selesai.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parkesit menyambut baik rencana migrasi pembayaran tol tersebut. Apalagi, dorongan untuk perubahan pembayaran secara cashless sudah disuarakan sejak lama.
Menyongsong kebijakan ini, pemerintah dinilai harus benar-benar bersiap. Mulai dari sosialisasi hingga kesiapan sarana dan prasarana. “Persoalan migrasi dari cash ke non cash harus jadi agenda besar buat BPJT,” ujarnya.
Menurutnya, skenario perubahan pola pembayaran ini harus matang dan dimulai dari sekarang. Misalnya, langsung mewajibkan tol-tol baru di Pulau Jawa untuk mengaplikasikan sistem pembayaran cashless ini sejak awal. Pemerintah dan operator pun harus masif dalam sosialisasi pada calon pengguna. “Karena ini bukan cuma tugas pemerintah. Selama mereka tidak menjadikan itu strategi bisnisnya ya tidak maksimal,” katanya. (jpg/ram/yaa)
