JAKARTA-Kekhawatiran membengkaknya beban subsidi BBM kian nyata. Pemerintah pun memastikan menjalankan langkah pengendalian konsumsi BBM pada tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, mulai pekan depan, pemerintah akan melakukan rapat intensif untuk menentukan langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. “Harus dikendalikan, tidak bisa tidak (dikendalikan),” ujarnya Senin lalu (11/3).
Menurut Hatta, langkah pengendalian mutlak diperlukan jika tidak ingin kuota BBM bersubsidi yang tahun ini dipatok sebesar 46 juta kiloliter (kl) terlampaui. “Kita akan cari cara pengendalian yang efektif,:” katanya.
Data Kemenkeu menyebut, dengan asumsi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, serta potensi perpindahan pengguna BBM nonsubsidi (Pertamax cs) ke BBM bersubsidi akibat tingginya harga minyak, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa menembus 53 juta kl atau 7 juta kl di atas kuota.
Sesuai kalkulasi anggaran BBM bersubsidi, setiap tambahan konsumsi 1 juta kl akan menyedot subsidi hingga Rp5 triliun. Sehingga jika konsumsi mencapai 53 juta kl, maka anggaran subsidi BBM yang dalam APBN 2013 ditetapkan Rp193,8 triliun membengkak hingga Rp228 triliun.
Lalu, apakah langkah pengendalian yang akan dijalankan berupa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi? Hatta belum bersedia memaparkannya. “Untuk langkah-langkah yang akan dijalankan apa saja, itu nanti kita tunggu setelah rapat,” ujarnya.
Namun, kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, salah satu langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang terus dimatangkan adalah pembatasan. (owi/jpnn)
JAKARTA-Kekhawatiran membengkaknya beban subsidi BBM kian nyata. Pemerintah pun memastikan menjalankan langkah pengendalian konsumsi BBM pada tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, mulai pekan depan, pemerintah akan melakukan rapat intensif untuk menentukan langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. “Harus dikendalikan, tidak bisa tidak (dikendalikan),” ujarnya Senin lalu (11/3).
Menurut Hatta, langkah pengendalian mutlak diperlukan jika tidak ingin kuota BBM bersubsidi yang tahun ini dipatok sebesar 46 juta kiloliter (kl) terlampaui. “Kita akan cari cara pengendalian yang efektif,:” katanya.
Data Kemenkeu menyebut, dengan asumsi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, serta potensi perpindahan pengguna BBM nonsubsidi (Pertamax cs) ke BBM bersubsidi akibat tingginya harga minyak, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa menembus 53 juta kl atau 7 juta kl di atas kuota.
Sesuai kalkulasi anggaran BBM bersubsidi, setiap tambahan konsumsi 1 juta kl akan menyedot subsidi hingga Rp5 triliun. Sehingga jika konsumsi mencapai 53 juta kl, maka anggaran subsidi BBM yang dalam APBN 2013 ditetapkan Rp193,8 triliun membengkak hingga Rp228 triliun.
Lalu, apakah langkah pengendalian yang akan dijalankan berupa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi? Hatta belum bersedia memaparkannya. “Untuk langkah-langkah yang akan dijalankan apa saja, itu nanti kita tunggu setelah rapat,” ujarnya.
Namun, kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, salah satu langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang terus dimatangkan adalah pembatasan. (owi/jpnn)
