MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan dan irigasi tahun anggaran 2019 yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Utara gagal dilaksanakan, alias gagal tender.Hal itu dibenarkan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu, Safruddin kepada wartawan, Rabu (13/11).
“Antara lain yang saya ingat itu yakni seperti di Tanjungbalai, berupa pekerjaan jalan. Lalu di Kabupaten Humbang Hasundutan atas proyek irigasi pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian di Mandailing Natal proyek pembangunan jalan,” katanya.
Persoalan proyek dimaksud gagal ditenderkan, sambung dia, ketika hendak dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan rekanan proyek, tenaga ahli si rekanan mengundurkan diri. Pihaknya pun tidak mengetahui detail alasan tenaga ahli si rekanan proyek mengundurkan diri.
“Alasannya subjektif. Si tenaga ahli itu memang mau mengundurkan diri saja. Sehingga karena ketiadaan tenaga ahli itu, batalnya ditandatangani kontrak tersebut,” ujar mantan Kabiro Organisasi Setdaprovsu itu.
Begitupun, proyek pengairan oleh Dinas SDACKTR, disebut dia kondisinya juga hampir mirip. Dan sudah pasti bahwa menyangkut pembangunan jalan ataupun irigasi itu, sangat vital bagi masyarakat.
“Disayangkan tentu iya, tapi tidak mungkin juga dipaksakan daripada salah. Artinya, itu jauh lebih aman ketimbang diteruskan,” katanya.
Disebutkan Safruddin, berdasarkan data hingga Oktober 2019 terdapat 798 paket pekerjaan yang pihaknya lelang melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Dari total jumlah paket tersebut, nilainya sebesar Rp1,44 triliun.
“Paket ini tersebar hampir di semua instansi fisik baik bina marga, pengairan, perkim dan OPD lain seperti Dinas Pendidikan. Dan sebenarnya untuk belanja langsung ini, dalam setahun anggaran nilainya bisa mencapai Rp2 triliun lebih,” terangnya.
Pihaknya pun mengamini seiap tahun selalu ada proyeksi atas target pekerjaan yang akan dilelang. Bahkan jumlahnya mencapai dua ribuan paket lelang pada semua OPD di lingkungan Pemprovsu.
“Namun kan tidak semua dilelang karena ada yang dikerjakan secara PL (penunjukkan langsung). Paling sekitar 700 sampai 900 paket saja dalam setahun yang ditender pelaksanaannya,” pungkasnya. (prn/han)
