MEDAN- Dari jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara (Sumut) saat ini yang mencapai 6.314.239 jiwa, ada sekitar 5.912.114 orang yang memiliki pekerjaan, dan terdapat 402.125 orang menganggur.
Atas dasar itu, Pemprovsu membangun komitmen untuk secara langsung mempertemukan para pencari kerja dengan pengusaha yang membutuhkan pekerja, sebagai satu upaya konkrit mengatasi pengangguran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumut, Bukit Tambunan, mengatakan, atas dasar itu Pemprovsu bekerja sama dengan pihak pengusaha dengan membuka even bertajuk bursa kerja atau job fair selama dua hari, pada 14-15 Desember di halaman gedung Cikal USU, Jalan Dr Mansyur Medan.
“Diinstruksikan, kegiatan ini benar-benar dikemas agar pencari kerja bertemu dengan perusahaan yang menyediakan lowongan kerja dan berkomunikasi tentang posisi tersedia dan kualifikasi yang diperlukan. Bapak Gubsu berharap ada kontrak kerja langsung di bursa ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ditambahkannya, bursa kerja itu akan diikuti oleh 41 perusahaan dengan menawarkan 650 lowongan kerja (loker) yang tersedia bagi pencari kerja. “Para pencari kerja diharapkan memanfaatkan even gratis ini, sehingga memudahkan pencari kerja memilih pekerjaan sesuai skill yang dibutuhkan pengguna kerja,” jelasnya.
Komitmen Pemprovsu di bidang ketenagakerjaan cukup kuat dan berbagai program Sumut dinilai berhasil oleh pemerintah pusat. Itu ditandai dengan raihan dua penghargaan tingkat nasional oleh Provsu, yang diserahkan langsung oleh Menakertrans RI Muhaimin Iskandar. Dua penghargaan itu, yakni di bidang Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja, Pemprovsu memperoleh penghargaan dari Kemenakertrans RI berupa Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012 Terbaik. Alasan terpilihnya Provsu menerima penghargaan itu, karena dinilai berprestasi melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan.
Masalah pengangguran di Sumut selama ini, kata Tambunan, antara lain disebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Sehingga, terjadi kesenjangan dalam penempatan tenaga kerja serta menjadikan kendala dalam proses penempatan tenaga kerja.(ari)
